Jokowi Pastikan Pembangunan IKN di Kaltim Tak Rusak Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tak akan merusak hutan yang ada disana. Jokowi mengatakan dirinya telah memintaarea hijau di IKN baru diperbanyak daripada kawasan kota.

"Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan. Yang kita pakai ini 256 ribu hektare, nantinya kurang lebih 50 ribu hektare itu yang dipakai. Sisanya yang 200 ribu (hektare) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau," jelas Jokowi dalam acara Peresmian Kantor DPP NasDem di Menteng Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Menurut dia, pemerintah justru berencana untuk merehabilitasi dan memperbaiki kawasan hutan yang sudah rusak. Jokowi menyampaikan pemerintah sudah membangun nursery atau tempat persemaian dan pembibitan pohon.

Jokowi mengatakan nursery ini mampu memproduksi sekitar 20 juta bibit atau benih per tahun. Bahkan, pembangunan nursery di kawasan IKN Nusantara saat ini sudah hampir rampung.

"Artinya, apa yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," ucap Jokowi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Adapun anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN di Kaltim berasal dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), public private partnership (PPP), hingga investasi langsung dari investor. Untuk kawasan Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian seluruhnya akan berasal dari APBN.

"Perkiraan kita 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP maupun dari investasi langsung oleh investor," tutur Jokowi.

Di sisi lain, dia menyadari ada pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota negara. Namun, Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sejatinya untuk pemerataan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa

"Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial," kata Jokowi.