Kenaikan Harga BBM: Bela Negara atau Bela Rakyat?

Liputan6.com, Medan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FIS UINSU) menggelar diskusi publik bertajuk "Kenaikan Harga BBM: Bela Negara atau Bela Rakyat?" di Auditorium FIS UINSU Kampus IV Tuntungan, Jalan Lapangan Golf, Kutalimbaru, Deli Serdang.

Dekan FIS UINSU, Prof Abdurrahman mengatakan, diskusi ini bagian dari langkah pencerdasan. Salah satu ciri orang cerdas adalah tidak mengklaim sebelum mendiskusikan suatu hal. Kepada peserta, diminta agar mampu mencermati isu yang berkembang.

"Jadilan teratai yang bisa terus tumbuh dan berbunga meski dalam air berlumpur sekalipun," kata Abdurrahman mengawali diskusi, Kamis (8/9/2022).

Narasumber diskusi adalah Faisal Mahrawa dari Ilmu Politik USU, Ketua KNPI Sumut, Samsir Pohan, Dosen FIS UINSU, Rholand Muary, Suhaimi Umar Harahap, mahasiswa FIS UINSU, dimoderatori Uswatun Hasanah Harahap, dari FIS UINSU, serta Kamrusammad, Anggota Komisi XI DPR RI secara daring.

Disebutkan Faisal Mahrawa, kenaikan harga BBM berdampak ke berbagai sektor. Mulai dari ekonomi hingga dampak sosial. Mahasiswa diajak untuk tidak berdiam diri pada persoalan dan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

"Selain harga kebutuhan pokok akan naik, akan berdampak pada hilangnya pekerjaan masyarakat. Kalau mahasiswa diam, kehancuran negeri ini tinggal menunggu waktu," sebutnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ketua DPD KNPI Sumut, Samsir Pohan, berharap mahasiswa mampu adaptif terhadap persoalan yang berkembang. Soal harga BBM naik, bisa memicu sikap dari yang apatis menjadi kritis untuk memandang suatu hal.

"Jangan bergerak hanya karena disuruh dosen. Ayo, kritis memandang suatu hal," ujarnya.

Dosen FIS UINSU, Rholand Muary mengatakan, kenaikan harga BBM menyisakan efek domino, terutama harga kebutuhan pokok. Lalu menjadi bias dengan program pemulihan ekonomi nasional yang gencar disuarakan pemerintah.

"Saya menduga ada invisible hand yang mengakali hingga mampu mengendalikan kenaikan harga BBM dalam negeri di tengah turunnya harga minyak dunia. Pemerintah sebaiknya fokus pada bagaimana BBM subsidi tepat sasaran," ucapnya.

Suhaimi Umar Harahap, dari kalangan mahasiswa menilai dampak lain dari kenaikan harga BBM adalah bahwa rakyat sedang memperebutkan ruang hidup, khususnya di perkotaan. Pemerintah terkesan bermain pada wilayah abu-abu soal kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

"Publik sering disuguhi data bahwa kita mengimpor minyak dari luar karena konsumsi dasar melebihi produksi minyak dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah membuka pintu seluas-luasnya masyarakat untuk berbondong-bondong membeli mobil dengan kebijakan DP nol persen dan relaksasi PPn BM," ucapnya.

Suhaimi juga menyinggung kebijakan pemerintah membagikan BLT kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Dia menilai, kompensasi yang diberikan adalah uang rakyat yang akan diberikan lewat pemerintah.

"Kompensasi itu jangan diklaim dari pemerintah. Meskipun saya sendiri kurang sepakat dengan kebijaka BLT," tegasnya.

Pembicara terakhir, Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrusammad, mendorong pemerintah mampu mengendalikan distribusi BBM subsidi. Pertamina juga harus mampu mengendalikan subsidi BBM sehingga tepat sasaran.

"Pemerintah harus memperluas jumlah penerima BLT kompensasi kenaikan harga BBM ini. Durasinya juga ditambah hingga enam bulan ke depan," Kamrusamad menandaskan.