Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum), melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau pengecekkan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda, Sabtu pagi (5/4/2025).
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan warga baru-baru ini di sejumlah daerah di Kaltim, yang menduga adanya penurunan kualitas, hingga dugaan adanya kontaminasi campuran pada bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU.
Advertisement
Baca Juga
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat menyuarakan keluhan mengenai performa kendaraan mereka yang menurun secara signifikan usai mengisi BBM, bahkan ada yang mengalami mogok, tak lama usai pengisian.
Keluhan tersebut menyebar di berbagai kanal informasi, mulai dari media sosial hingga layanan pengaduan resmi pemerintah daerah.
Gubernur Harum dengan responsif mengecek langsung ke beberapa titik SPBU dan meninjau langsung bahan bakar yang tersedia, melakukan pengecekkan kandungan dan kualitas bahan bakar, proses pengisian, hingga berdialog dengan pengelola SPBU, serta menyerap aspirasi masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar.
Simak Video Pilihan Ini:
Clean and Clear
“Kami segera merespons begitu menerima aduan dan keluhan masyarakat. Mayoritas keluhan yaitu jenis BBM Pertamax dan Pertalite. Dari pengecekkan kami Alhamdulillah C&C alias Clean and Clear. Tidak ditemukan campuran lain, dan sampel yang kami uji langsung pun sesuai dengan standarisasi” ungkap Gubernur Harum di sela-sela sidaknya di SPBU Jalan Slamet Riadi dan SPBU Jalan PM Noor Samarinda.
Orang nomor satu di Kaltim itu pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas bila ditemukan praktik curang, kelalaian, atau manipulasi dalam penyaluran maupun kualitas BBM.
Pengecekkan ini pun menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang cepat, tanggap, dan terbuka terhadap kritik. Melalui pendekatan yang humanis, Gubernur Harum ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Kaltim bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan, kualitas, dan integritas.
“Sebab, BBM ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, dan kita harus pastikan kualitasnya sesuai standar, sesuai SOP” imbuh pria kelahiran Kota Minyak Balikpapan tersebut.
Advertisement
