Gus Labib Angkat Bicara Soal Mega Proyek Bendungan Gerak Karangnongko di Blora

Liputan6.com, Blora - Ketua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy angkat bicara soal pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko yang direncanakan mulai tahun 2024 mendatang. Dikabarkan sebelumnya, mega proyek tersebut akan menenggelamkan 5 desa di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Gus Labib, demikian akrab disapa, selaku pimpinan komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat di legislatif Blora memberikan tanggapan sekilas dari sisi aspek sosial.

"Ya intinya kalau masuk Program Strategis Nasional (PSN) itu mestinya kita melihat konteks manfaat sama dampak yang di timbulkan," jawab Gus Labib kepada Liputan6.com, ditulis Sabtu (18/02/2023).

Alumni Al Azhar Kairo, Mesir ini menjelaskan, bahwa ketika aspek manfaat lebih besar dari pada dampak risiko yang nanti dialami bagi warga, maka adanya rencana PSN itu harus diterima.

Namun, lanjut Gus Labib, tetap dengan beberapa kajian-kajian yang dihasilkan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan Bendungan Gerak Karangnongko itu.

"Lha ketika nanti aspek manfaatnya itu sudah diketahui masyarakat, itu nanti wajib disampaikan, pemerintah membuat bendungan dengan argumentasi, dasar dan manfaatnya seperti apa kepada masyarakat," tandasnya.

Menurut Gus Labib, edukasi secara lebih ke masyarakat perlu dilakukan supaya kedepannya tidak terjadi chaos.

"Artinya ada penolakan yang massif dari masyarakat setempat yang terdampak dari penggusuran-penggusuran gara-gara Bendungan Gerak Karangnongko itu," terangnya.

Gus Labib menambahkan, tentang aspek dampak juga harus diperhatikan. Yaitu mulai dari aspek sosial seperti penempatan warga yang lingkungannya akan tenggelam.

"Itu harus perhatikan betul-betul, apa yang menjadi keinginan masyarakat ketika nanti direlokasi dari tempat tinggalnya," ujarnya.

Putra kedua dari KH Muhammad Ahmad Muharror Ali ini mengatakan, bahwa bahasan aspek sosial harus didiskusikan terus menerus oleh pemerintah.

"Harus ada jaminan-jaminannya apa ketika dipindah, itu nanti seperti apa juga harus ada kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat setempat," tandasnya.

Disinggung adakah jalan keluar ketika ke depannya tentang solusi ganti untung, misalnya tidak semua sepakat karena berkaitan histori cikal bakal nenek moyang turun temurun, menurut Gus Labib, bahwa konsekwensinya harus tetap dilakukan

"Ya pemerintah wajib untuk memberikan pemahaman dan melakukan itu. Nanti kan bisa dibantu dengan pemerintah pusat kaitan masalah tersebut, termasuk kaitan harga dan lain sebagainya," katanya.

"Itu kan teknis dari pemerintah. Tapi yang terpenting adalah hak dari masyarakat itu wajib kita penuhi, kira-kira dengan kalkulasi yang wajar," imbuhnya.

Gus Labib juga menyampaikan, dengan cara apapun pemerintah wajib menuruti keinginan masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko.

"Karena memang itu tanggung jawab pemerintah ketika merelokasi masyarakat dan mendapatkan haknya yang sesuai," tandasnya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Blora, Ahmad Mahbub Djunaidi melalui Sekretarisnya, Pujiariyanto menyebutkan, akan ada sebanyak 5 desa yang nantinya terdampak tenggelam karena genangan air dari pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko. Yaitu Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri.

"Tetapi (masyarakat, red) yang paling banyak itu ada di tiga desa, yaitu Desa Nginggil, Desa Ngrawoh dan Desa Nglebak itu kurang lebih 538 KK,” tandasnya.

Untuk menyikapi persoalan ini, pemerintah daerah mengklaim sudah menyiapkan opsi atau pilihan untuk masyarakat Blora bagian selatan tersebut. Yaitu dengan cara direlokasi dan diganti untung.

Sebelumnya, Bupati Blora Arief Rohman sendiri juga telah diwawancarai ramai-ramai awak media dalam sebuah kesempatan, seusai menghadiri pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 di Graha Larasati Blora pada Rabu, 4 Januari lalu.

Pada saat itu Bupati Blora yang akrab disapa Gus Arief membeberkan, bahwa dalam waktu dekat berencana melaksanakan rapat pertemuan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan solo membahas kelanjutan proyek yang didanai APBN senilai Rp 1 triliun lebih ini.

Gus Arief berharap proses pembebasan lahan bisa mulai dilakukan tahun 2023. Sehingga, sesuai time line pembangunan bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027 berjalan sesuai rencana.