Sosok Bupati Meranti yang Ditangkap KPK, Pernah Sebut Kemenkeu 'Setan dan Iblis'

Liputan6.com, Pekanbaru - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini berlangsung pada Kamis malam, di rumah dinas bupati dan lokasi lainnya di kabupaten termuda di Riau itu.

Selain Bupati Meranti Muhammad Adil, KPK juga mengamankan sejumlah orang yang diduga kepala dinas pemerintah setempat. Ada juga uang yang disita tapi jumlahnya belum diketahui.

Belum diketahui pasti terkait kasus korupsi apa Muhammad Adil ditangkap. Keberadaan sang bupati juga tak diketahui setelah dibawa KPK ke Pekanbaru, apakah langsung terbang ke Jakarta atau diperiksa dulu.

Muhammad Adil tidak kali ini saja menghiasi pemberitaan. Mantan anggota DPRD Riau itu pada akhir tahun 2022 berseteru dengan Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas).

Muhammad Adil blak-blakan bahwa Kepulauan Meranti seharusnya menerima lebih. Protes Adil terhadap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru itu viral.

Setidaknya ada dua kalimat yang membuat Bupati Meranti itu menjadi sorotan. Pertama soal pertanyaan apakah orang di Kemenkeu isinya iblis dan setan karena selalu sulit ditemui untuk membicarakan DBH Migas.

Kedua soal adanya perandaian mengangkat senjata dan penyerahan Kabupaten Kepulauan Meranti ke negeri seberang (Malaysia) jika Pemerintah Pusat tidak memperhatikan daerahnya. Apalagi kabupaten termuda itu dinyatakannya masuk ke daerah miskin ekstrem.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Staf khusus Kementerian Keuangan meminta Muhammad Adil minta maaf. Adil mengacuhkan sehingga persoalan ini dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Persoalan pun selesai.

Usai mediasi ini, Adil berharap Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan memberikan porsi lebih terhadap Kepulauan Meranti.

"Kami ini kan miskin ekstrem, diberi porsi lebih lah," imbuh Adil kepada wartawan kala itu.

Adil menyebut dua kementerian itu sudah memberikan angin segar tahun depan. Khususnya dalam DBH Migas karena peningkatan produksi minyak.

"Kalau enggak (porsi lebih) kita gas lagi," tegas Adil.

Di sisi lain, Adil menyatakan mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan itu tidak ada permintaan maaf. Dia pun menyatakan maaf itu tak diperlukan.

"Karena saya itu membuat pertanyaan, bukan pernyataan (iblis dan setan)," tegas Adil.

Terkait pertemuan di Kementerian Keuangan setelah adanya mediasi, Adil menyebut ada pengakuan kekurangan pembayaran DBH Migas untuk Meranti.

"Diakui kok, nanti dibayarkan setelah audit," ujar Adil.

Usai mediasi itu, Adil berharap per 3 bulan sekali ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan membahas persoalan DBH Migas sehingga tidak terjadi lagi keributan.

"Supaya ke depannya lebih tahu, enggak ribut lagi, cukup sekali saja," imbuh Adil.