Hari Ketiga Gempa Sumedang, Jumlah Rumah Rusak Mencapai 1.136 Unit

Selama penanganan gempa di Sumedang, masyarakat diimbau tidak terhasut oleh informasi pemicu gempa.

oleh Arie Nugraha diperbarui 03 Jan 2024, 19:11 WIB
Diterbitkan 03 Jan 2024, 19:11 WIB
Tiga Bangungan Retak, 331 Pasien RSUD Sumedang Dievakuasi usai Gempa 4.8 M
Tiga Bangungan Retak, 331 Pasien RSUD Sumedang Dievakuasi usai Gempa 4.8 M. Foto: Humas Sumedang.

Liputan6.com, Bandung - Sebanyak 1.136 rumah dinyatakan rusak usai tiga hari (H+3) terjadinya gempa bumi merusak berkekuatan M 4,8 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terjadi pada Minggu, 31 Desember pukul 20.34 WIB lalu.

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, jumlah itu terdiri dari 876 rumah rusak ringan, 136 rusak sedang dan 124 rusak berat.

"Tapi (jumlah) ini belum diverifikasi, artinya rumah-rumah ini dicatat nanti akan disesuaikan dengan standar. Kalau itu rusak berat sesuai dengan Keppres di Cianjur itu rusak berat mendapatkan Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta," ujar Bey usai meninjau penyerahan bantuan tenda dari Kementerian Kesehatan di Sumedang, Rabu, 3 Januari 2024.

Bey mengatakan pencairan dana bencana alam dari pemerintah pusat RI harus melalui beberapa tahap proses kebenaran data.

Usai pencairan dari pemerintah pusat RI, Bey mengaku bantuan dari Pemerintah Jawa Barat akan segera menyusul usai terkumpul data total kerusakan yang dialami.

"Ada nanti menyesuaikan. Kan ini belum diverifikasi dan lain sebagainya. Nanti dilihat ada enggak kerusakan-kerusakan umum, kerusakan sosial," kata Bey.

Bey menegaskan pula selama penanganan gempa di Sumedang, masyarakat diimbau tidak terhasut oleh informasi pemicu gempa.

Bey menyebutkan, kejelasan informasi soal pemicu gempa bumi merusak di Sumedang tetap menunggu dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG).

"Dan untuk sumber gempa masih menunggu pendalaman oleh BMKG. Jadi kita jangan berkesimpulan apapun, intinya BMKG minta masyarakat tetap waspada dalam satu minggu ini," ucap Bey.

Saat ditanya soal keberadaan alat pendeteksi gempa bumi di Jawa Barat, Bey mengaku tidak mengetahui jumlahnya.

Bey hanya menyebutkan alat pendeteksi gempa bumi salah satunya dimiliki oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Indonesia itu kan di kawasan ring of fire, di pusat vulkanologi juga sudah ada (pendeteksi gempa) tapi kita tidak tahu (jumlahnya). Yang penting waspada, tidak terlalu panik. Ini Pak Bupati juga menunggu hasil kajian dari BMKG untuk mencocokan dengan aturan RT/RWnya soal pendirian bangunan," tukas Bey.

 

 Bangunan di Kabupaten Sumedang Harus Tahan Gempa

Berdasarkan penjelasan dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan konstruksi bangunan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, harus tahan getaran gempa bumi.

Menurut Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, hal itu untuk mengurangi risiko kerusakan dengan dilengkapi jalur dan tempat evakuasi.

"Jadi dari informasi sementara dikumpulkan memang kerusakan ini kepada bangunan yang agak tua, kurang tahan gempa dan lokasinya di tempat yang agak terjal di tanah yang unconsolidated (belum kompak). Dan memang secara peta kawasan kerawanan bencana gempa bumi (Sumedang) itu memang daerah merah, kawasan risiko tinggi sehingga disarankan bangunan-bangunannya beradaptasi dengan kode bangunan yang telah dikeluarkan oleh PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ujar Hendra, Bandung, Rabu, 3 Januari 2024.

Hendra mengatakan wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tergolong rawan gempa bumi, maka harus ditingkatkan upaya mitigasi gempa bumi.

Menurut data Badan Geologi, sebaran permukiman penduduk yang terlanda guncangan gempa bumi terletak pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi menengah hingga tinggi.

"Kejadian gempa bumi ini tidak menyebabkan tsunami karena lokasi pusat gempa bumi berada di darat," terang Hendra.

Badan Geologi mencatat bahwa wilayah Kabupaten Sumedang pernah mengalami kejadian gempa bumi merusak pada tahun 1972.

Sedangkan, kejadian gempa bumi tahun 2010 menimbulkan kecemasan bagi penduduk di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

"Pada tahun 2022 juga tercatat kejadian gempa bumi dengan magnitudo (M2,7) pada kedalaman 16 km," tukas Hendra.

Kejadian gempa bumi ini diperkirakan tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya ikutan (collateral hazard) berupa retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan likuefaksi.

Hendra mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan serta informasi dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

"Tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan, dan jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi," sebut Hendra.

Sebelum gempa bumi berkekuatan M4,8 yang merusak pukul 20.34 WIB tanggal 31 Desember 2023, pada pukul 14.35 WIB sempat terjadi gempa di Sumedang dihari yang sama berkekuatan M4,1 dan pukul 15.38 WIB berkekuatan M3,4. Gempa susulan pada pukul 20.54 WIB pada 1 Januari 2024 berkekuatan M4.1.

Hendra menambahkan bagi penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan agar mengungsi ke tempat aman sesuai dengan arahan petugas BPBD setempat.

"Laporan sementara bahwa kerusakan ringan terutama di Kampung Babakan Hurip dan juga ditemukan bahwa bukti-bukti lapangan mengarah ke arah patahan Cileunyi-Tanjungsari. Ya kemungkinan teraktivasi itu yang berupa patahan sinestral atau patahan mengiri," terang Hendra.

 

Bantuan PT KAI Bandung

Selain bantuan dari Pemerintah Pusat RI dan Pemerintah Jawa Barat, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (PT KAI Daop) 2 Bandung memberikan bantuan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) senilai Rp 50.006.900 kepada korban bencana alam gempa bumi merusak berkekuatan M 4,8 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terjadi pada Minggu, 31 Desember pukul 20.34 WIB lalu.

Menurut Executive Vice President PT KAI Daop 2 Bandung, Takdir Santoso, bantuan ini merupakan Program Bina Lingkungan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) KAI yang diserahkan oleh oleh Manager Kesehatan PT KAI Daop 2 Bandung, Fatekur Rozi.

"Bantuan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial KAI kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa Sembako beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, telur ayam, kornet, susu, dan biskuit," ujar Takdir dalam siaran medianya, Bandung, Rabu, 3 Januari 2024.

Takdir mengatakan bantuan ini telah diterima langsung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Syarief Kurniawan, di posko tanggap darurat bencana gempa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Takdir berharap bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak langsung bencana gempa di Kabupaten Sumedang.

"Semoga bantuan sembako ini bisa bermanfaat dan mampu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak gempa," ucap Takdir.

 

Antisipasi Bencana Alam

Pada Apel Gelar Pasukan Pengamanan Angkutan Nataru 2023/2024 di halaman Parkir Kantor Daop 2 Bandung, Kamis, 21 Desember 2023, Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung, Takdir Santoso, menyebutkan otoritasnya siap mengantisipasi kejadian bencana alam.

Mengantisipasi datangnya musim hujan dan cuaca ekstrem yang bertepatan dengan masa Angkutan Nataru 2023/2024, PT KAI Daop 2 Bandung memitigasi bahaya yang berpotensi mengganggu perjalanan KA.

Diantaranya dengan melakukan normalisasi saluran air dari tumpukan sampah, membuang lumpur keluar Rumija, perkuatan penahan tanah pada lokasi rawan amblas dengan retaining wall maupun bronjong serta penempatan AMUS (Alat Material Untuk Siaga).

"(AMUS) Ada di 14 titik yaitu di Stasiun Bandung, Kiaracondong, Cicalengka, Cibatu, Ciawi, Tasikmalaya, Banjar, Cimahi, Padalarang, Cianjur, Cibeber, Rendeh, Purwakarta dan Cibungur," jelas Takdir.

Tak hanya alat yang canggih, PT KAI Daop 2 Bandung juga menyiapkan Petugas Penilik Jalan (PPJ) ekstra 60 orang, Penjaga Jalan Lintas (PJL) ekstra 36 orang, dan petugas posko daerah khusus ekstra 32 orang.

Petugas dan perlengkapan tersebut disiagakan untuk mengamankan perjalanan KA di sepanjang lintas KA untuk memantau apabila terjadi kondisi yang dapat menghambat perjalanan KA.

"PT KAI telah menetapkan masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2024 selama 18 hari, mulai 21 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024," ungkap Takdir.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya