Platform UMS Rappang Bantu Tata Kelola Desa Lebih Efisien dan Transparan

Liputan6.com, Makassar Inovasi berbasis digital mempermudah sejumlah layanan masyarakat. Seperti paltform bernama Sistem Informasi Digital Berbasis Digital (Siberas) milik Universitas Muhammadiyah Sidenreng (UMS) Rappang Sulawesi Selatan.

Tercatat ada delapan pemerintah desa yang menggunakan layanan platform SIBERAS. Platform tersebut memiliki beragam fungsi di seputar tata kelola pemerintahan desa.

Mulai dari pendataan kartu keluarga, layanan administrasi secara daring, pengelolaan keuangan desa, sampai pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti sarana promosi produk lokal di Rappang Sulawesi Selatan. 

Rektor UMS Rappang, Jamaluddin Ahmad, mengatakan, platform ini dikembangkan sejak tahun 2014 dan terus mengalami pembaruan hingga saat ini. 

Pemanfaatan platform SIBERAS mengarahkan administrasi pemerintah desa ke arah digitalisasi sehingga bisa dipetik beberapa manfaat, seperti efisiensi kerja-kerja administrasi, serta akses layanan pemerintahan desa yang lebih cepat dan transparan. 

Salah satu contoh sukses pemanfaatan SIBERAS adalah Desa Bulo yang memperoleh penghargaan dari Wakil Presiden periode 2019-2024, Ma'ruf Amin, dalam hal transparansi tata kelola pemerintahan desa. 

"Platform ini menjadi inovasi yang strategis untuk mendukung tata kelola desa yang modern dan transparan," kata Jamaluddin di kantornya pada Selasa (3/12/2024). 

Berdasarkan catatan UMS Rappang, terdapat efisiensi dalam pelayanan publik di kantor desa lewat platform SIBERAS. Contohnya, durasi penyelesaian layanan administratif berkurang dari rata-rata tujuh hari menjadi dua hari. 

Pengolahan data administrasi desa meningkat 70 persen lebih cepat dan transparansi keuangan desa meningkat sampai 80 persen. Keunggulan utama dari platform SIBERAS adalah pengelolaan berkelanjutan yang didukung oleh para mahasiswa. 

Jamaluddin mengatakan, melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), mahasiswa dilibatkan dalam pengelolaan platform SIBERAS, misalnya mengumpulkan dan menginput data di kantor desa. 

Menurut Jamaluddin, mahasiswa biasanya turun langsung ke rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan kantor desa. Data ini bermacam-macam bentuknya, mulai data orang yang meninggal, perceraian rumah tangga, sampai pergadaian tanah.

Pengelolaan platform SIBERAS itu juga menjadi keunggulan UMS Rappang ketika bergabung dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri. 

Utamanya dalam pelibatan mahasiswa di program KKN Tematik yang bersinggungan dengan pengelolaan SIBERAS di kantor desa.

Salah satu syarat MBKM Mandiri adalah adanya kerjasama antara pendidikan tinggi dengan mitra eksternal, seperti pemerintahan desa. 

Jamaluddin mengatakan, pengelolaan SIBERAS dengan kolaborasi antara mahasiswa dan aparatur desa menjadi wujud dari praktik MBKM Mandiri tersebut.

Sekretaris Tim MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) 9, Muhammad Tahir Hamzah, mengatakan, UMS Rappang tergolong perguruan tinggi yang siap melaksanakan MBKM Mandiri karena telah memulainya sejak kebijakan pemerintah pusat itu diterapkan pada tahun 2020-2021. 

Contohnya saja dengan penerapan platform SIBERAS yang sudah dirintis sejak tahun 2014. 

"Jadi memang UMS Rappang sudah mengajak mahasiswanya itu untuk melihat kenyataan (dunia kerja). Kemudian setelah ada kebijakan (MBKM Mandiri) pada tahun 2020-2021, UMS Rappang tinggal menguatkan saja. Jadi memang kesiapannya sudah dari jauh-jauh hari," tuturnya. 

Ketua Tim MBKM LLDikti 9, Muliyadi Hamid, mengatakan, perguruan tinggi yang cepat mengimplementasikan MBKM Mandiri rata-rata memiliki pengalaman dalam mentransformasikan pola belajar. 

Muliyadi mencontohkan KKN Tematik yang menjadi salah satu program MBKM Mandiri. Muliyadi yang juga Rektor Universitas Fajar (Unifa) menyebutkan di kampusnya ada program Forum Human Capital Indonesia yang diterapkan sekitar tahun 2018, sebelum adanya MBKM Mandiri. 

Tujuannya untuk link and match antara pendidikan dan industri. Salah satu program FHCI adalah merekrut mahasiswa untuk magang di posisi tertentu BUMN dan mendapatkan sertifikat. 

Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pada tahun 2020, Pak Nadiem sudah jadi menteri (Mendikburistek). Saya diberitahu teman-teman di FHCI bahwa program ini nanti akan ditarik ke MBKM. Jadi, apa yang terjadi di MBKM itu mudah sekali kami implementasikan karena sudah di FHCI tadi. Lebih mudah cocoknya," kata dia.