Kecam Pemangkasan Anggaran Pendidikan, Mahasiswa di Banyuwangi Lakukan Aksi Unjuk Rasa

Liputan6.com, Banyuwangi - Efisiensi anggaran tahun 2025 di sektor pendidikan mendapat kritik dari lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Senin siang, (17/2/2025), belasan mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Banyuwangi. Mereka menuntut pemerintah agar mengevaluasi anggaran yang menyasar di sektor pendidikan. 

Dalam aksinya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi mengecam pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama mengatakan dunia pendidikan menjadi tombak pembangunan generasi penerus yang seharusnya anggarannya ditambah, bukan justru juga ikut kena "gunting".

"Pendidikan merupakan infrastruktur dasar, pendidikan ke depannya merupakan tombak suatu bangsa dan negara untuk generasi tahun 2045," Deni Oktaviano menegaskan. 

Dalam pemangkasan dana program pendidikan ini, lanjut Deni, akan menimbulkan berbagai masalah, seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran.

"Nantinya akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran,"  dia mengatakan. 

"Oleh sebab itu, kami bersama mahasiswa lainnya menuntut pemerintah agar fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas," dia menambahkan. 

Deni melanjutkan, mahasiswa menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Sementara itu, surat tuntutan yang dibawa mahasiswa telah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto saat menemui belasan mahasiswa. Michael mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan pihaknya berjanji akan meneruskan ke pemerintah pusat.

“Semua tuntutan ini masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

Michael mengatakan, bahwa anggota dewan telah menyuarakan nasib guru honorer agar gaji mereka diperhatikan. Sehingga, para guru bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.

“Kami akan meneruskan ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” tutupnya.