Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan saat ini sudah ada 211 titik diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dia menyebut, dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah siap dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar tahap pertama.
"Per hari ini sudah ada 45 (titik) tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa," kata Gus Ipul usai rapat bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya, dikutip Senin (24/3/2025).
Baca Juga
Gus Ipul menjelaskan, dari total 211 titik tersebut, 164 di antaranya merupakan usulan dari berbagai pemerintah daerah yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah. Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 adalah aset milik Kementerian Sosial.
Advertisement
“Rinciannya, yakni 33 sentra, 6 balai, 4 IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof. Salah satunya berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Kemudian, ada juga dua titik yang diusulkan oleh perguruan tinggi,” ungkap dia.
Namun Gus Ipul mengatakan, jumlah tersebut masih bisa berubah. Sebab, Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.
"Per hari ini sudah ada 211, nanti Insya Allah akan ada tambahan-tambahan," yakin Sekjen PBNU ini.
Gus Ipul melanjutkan, saat Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan survei kelayakan terhadap lokasi yang diusulkan sebagai Sekolah Rakyat.
“Tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu," dia menandasi
Tentang Sekolah Rakyat
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sekolah dengan konsep asrama tersebut diperuntukkan bagi para calon siswa dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Diketahui, seluruh biaya di sekolah ini ditanggung oleh negara alias gratis. Sehingga para siswa tidak akan dikenakan biaya.
Kurikulum yang nantinya digunakan di Sekolah Rakyat adalah kurikulum nasional. Sedangkan tenaga pengajarnya yang akan direkrut merupakan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Advertisement
Infografis
