53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat.

Dia mengatakan 53 sekolah rakyat ini siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini," kata Gus Ipul usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Lokasi sekolah rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Gus Ipul terus berkoordinasi dengan para kepala daerah terkait persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat yang akan dimulai tahun 2025.

"Data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," ujarnya.

Menurut dia, Prabowo meminta agar program sekolah rakyat terus dimatangkan. Prabowo ingin sekolah rakyat bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," jelas dia.

Gus Ipul menuturkan penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Dia menjelaskan sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

“Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi lah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," tutur Gus Ipul.

Pemerintah akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. Gus Ipul juga menegaskan pemerintah segera mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.

"Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya," ucap Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Dia menyebut bahwa dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.

"Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," pungkas Amalia.