5 Pernyataan Mensos hingga Mendikdasmen Terkait Sekolah Rakyat yang Bakal Dibuka Juli 2025

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf melaporkan ke Presiden Prabowo, ada 50 Sekolah Rakyat di Indonesia yang sudah siap dibuka pada tahun 2025.

"Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat tahun ini. Tapi semuanya mau kita laporkan dulu ke Presiden," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Dia menyampaikan hingga saat ini tepatnya sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Gus Ipul mengatakan, 53 sekolah rakyat ini siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini," kata Gus Ipul

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan, sebanyak 60 ribu guru dibutuhkan untuk nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat.

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Abdul Mu'ti.

Meski demikian, menurut Mendikdasmen Abdul Mu'ti, skema perekrutan guru tersebut masih dalam tahap pematangan.

"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," terang dia.

Berikut sederet pernyataan sejumlah menteri soal Sekolah Rakyat yang siap dibuka pada tahun 2025 dihimpun Tim News Liputan6.com:

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Dalam rapat ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan melaporkan bahwa ada 50 Sekolah Rakyat di Indonesia yang sudah siap dibuka pada tahun 2025.

"Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini. Tapi semuanya mau kita laporkan dulu ke Presiden," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Dia menyampaikan kurikulum pembelajaran Sekolah Rakyat akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sementera itu, pengadaan guru akan dibantu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu (Menteri) Pekerjaa Umum. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden," ucap dia.

Gus Ipul memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak dipungut biaya atau gratis dengan konsep asrama. Menurut dia, 50 Sekolah Rakyat ini sudah dapat menerima siswa tahun pelajaran tahun 2025-2026.

"Ya kurang 3 bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026," ujar Gus Ipul.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat.

Dia mengatakan 53 sekolah rakyat ini siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini," kata Gus Ipul usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Lokasi sekolah rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Gus Ipul terus berkoordinasi dengan para kepala daerah terkait persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat yang akan dimulai tahun 2025.

"Data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," ujarnya.

Menurut dia, Prabowo meminta agar program sekolah rakyat terus dimatangkan. Prabowo ingin sekolah rakyat bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," jelas dia.

Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin 10 Maret 2025 di lstana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini. Termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang. Karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.

"Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 sentra dan balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," ucap Gus Ipul.

Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," ucap Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.

Pemerintah menganggarkan Rp100 miliar untuk pembangunan satu sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 50 sekolah rakyat yang sudah dapat dibuka untuk memulai proses pembelajaran tahun ajaran 2025-2026.

"Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp100 miliar untuk satu sekolah," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Menurut politikus yang akrab disapa Cak Imin, 50 sekolah rakyat tersebut sudah menerima siswa SD, SMP, dan SMA untuk tahun ajaran 2025-2026. Adapun rekrutmen untuk pengajar sedang dimatangkan dan akan diselesaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Sedang digodok dan dituntaskan Kementerian Dasar Menengah, Kemensos, Kemendikti," tutur Cak Imin.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa sebanyak 60 ribu guru dibutuhkan untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa skema perekrutan guru masih dalam tahap pematangan.

"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," ujarnya.

Terkait kurikulum, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pembahasannya masih berlangsung. Saat ini, terdapat dua skema yang bisa diterapkan di Sekolah Rakyat.

"Mengenai kurikulumnya memang ada dua skema. Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul ya itu berarti Pak Mendiktisaintek. Tapi juga bisa ikuti Kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," terang Abdul Mu'ti.

"Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau Kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," sambungnya.

Abdul Mu'ti mengungkapkan, Sekolah Rakyat membutuhkan 60.000 guru. Proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat ini diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Tadi disampaikan 60.000 guru kebutuhannya," kata Abdul Mu'ti.

Kendati begitu, Kemendikdasmen masih mencari skema perekrutan guru Sekolah Rakyat. Abdul Mu'ti menyampaikan ada dua opsi perekrutan yakni, mendistribusikan guru yang sudah ada atau membuka rekrutmen baru.

"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang udah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," jelasnya.

Selain itu, Abdul Mu'ti menuturkan bahwa ada dua skema kurikulum di Sekolah Rakyat. Pertama, kurikulum sekolah unggulan atau internasional. Kedua, mengikuti kurikulum sekolah yang berlaku saat ini.

"Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul Garuda itu. Tapi kalau kurikulum kami ya sama dengan yamg berlaku di Indonesia saat ini," tutup Mu'ti.