Tanggapan Pengamat Unair Surabaya Terkait Cuitan Anggota TGUPP soal Risma

Pengamat Komunikasi Politik Unair Surabaya, Suko Widodo angkat bicara soal cuitan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya di twitter soal Wali Kota Surabaya Risma.

oleh Agustina Melani diperbarui 03 Agu 2019, 18:00 WIB
Diterbitkan 03 Agu 2019, 18:00 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai, cuitan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya di twitter terkait Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) tidak sopan.

Dalam akun twitter anggota TGUPP @mkusumawijaya tertulis Keren!Bagus banget buat Jakarta kalau Bu Risma mau jadi Kepala Dinas Persampahan. Dinas Lingkungan Hidup bisa dipecah menjadi salah satunya Dinas Persampahan. Semoga beliau mau, kalau sudah lega dengan urusan anaknya yang ditulis pada Rabu, 31 Juli 2019.

Suko menilai, cuitan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota TGUPP. Cuitan tersebut menurut Suko jadi seperti menimbulkan rumor karena menyebutkan anak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Ini tidak sopan, dan mudah baper (bawa perasaan-red),” ujar Suko, saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (3/8/2019).

Cuitan anggota TGUPP tersebut dibalas oleh Pemerintah Kota Surabaya. Suko juga menyayangkan, pemerintah kota Surabaya yang membalas cuitan tersebut lewat akun media sosial. Cuitan anggota TGUPP, menurut Suko sudah personal, dan seharusnya tidak perlu ditanggapi.

Seharusnya, Suko menilai Pemkot Surabaya memberikan informasi kepada masyarakat dan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya. "Cuitan itu sudah wilayah private. Seharusnya tidak usah bereaksi. Kalau Pemkot Surabaya bahas public matter saja,” kata Suko.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

DPRD Jakarta: Kami Tunggu Wali Kota Surabaya Risma di Jakarta

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan tamu istimewa Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Sebelumnya, jajaran di DPRD DKI Jakarta studi banding ke Surabaya, Jawa Timur. Studi banding itu bertujuan untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep ITF (intermediate treatment facility).

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menilai, DKI Jakarta juga butuh sosok seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Oleh karena itu, pihaknya berharap, pada Pilgub DKI Jakarta nanti bisa muncul sosok seperti Tri Rismaharini

"Bu Risma bermasyarakat, dia dekat dengan rakyatnya. Sehingga pemimpin yang dekat dengan rakyat mudah mengkomunikasikan program," tutur Besari saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Senin, 29 Juli 2019.

Bahkan, Besari menilai, selama ini teknologi pengelolaan sampah di Surabaya telah dikelola dengan baik, walaupun dengan keterbatasan anggaran. Namun dengan tangan dingin Risma, Surabaya mampu menciptakan suatu hal yang baik, efektif dan efisien.

"Bu Risma saya kira sudah sangat baik sekali mengelolah wilayah ini dengan keterbatasan anggaran, mampu kemudian menciptakan taman hutan kota yang baik. Aparaturnya juga baik dan kooperatif," ujar dia.

Kendati demikian, pihaknya berharap, ke depan DKI Jakarta dapat dipimpin oleh sosok pemimpin seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Mudah-mudahan bisa saya sebutkan ke beliau itu, selamat datang di Jakarta, kita menunggu Bu Risma di Jakarta," ujar dia.

 

Belajar Pengelolaan Sampah di Surabaya

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya menerima kunjungan tim juri lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional 2019. (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Selain itu, Besari menyampaikan, Surabaya menunjukkan suatu hal yang patut dipelajari oleh banyak wilayah lain untuk mengelola sampah yang murah tapi efektif.

"Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kami yang dari Jakarta dengan anggaran yang begitu besar masih harus belajar ke Surabaya. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik, efektif dan efisien," kata dia.

Dia menutukan, banyak hal yang patut ditiru dari teknologi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Surabaya. Bagaimana mengelolah sampah yang murah dari hulu dengan anggaran terbatas, hingga cara mengedukasi masyarakat agar sadar tidak membuang sampah sembarangan.

"Karena kami ingin menyelesikan Perda tentang ITF Pengelolaan sampah, maka dibutuhkan wilayah pembanding untuk melengkapi isi dari pada Perda tersebut," kata dia.

Ia menjelaskan, pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional. Yakni dengan cara di tumpuk di Tempat Pembuangan  Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang. Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi seperti di Surabaya dalam pengelolaan sampah.

"Masa waktunya sudah habis sebentar lagi tahun 2021 (TPA) itu selesai sudah dan tidak bisa lagi kirim sampah ke sana, karena sudah full. Maka dibutuhkan satu teknologi baru, semodel yang dibuat (Surabaya) tadi itu," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Besari, DKI Jakarta harus segera menyelesaikan Perda ITF. Sebab, dalam waktu dekat ITF itu harus berjalan dan ada kaitan dengan pembayaran, makanya kemudian pihaknya melakukan studi banding ke Kota Surabaya.

"Makanya di sana (Jakarta) nanti kita suruh ahli yang menghitungnya, karena kondisi Jakarta dengan Surabaya berbeda, jarak tempuh, harga satuan, UMP, nanti semua diperhitungkan," kata dia.

Besari menyebut, sampah di DKI Jakarta mencapai 7.500 ton per hari, sementara kapasitas di TPA terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Jakarta butuh empat teknologi pengelolaan sampah seperti yang telah diterapkan di Surabaya. "Karena sampah kita 7.500 ton satu hari. Kita butuh sekurang-kurangnya empat (teknologi)," ungkapnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya