Rombongan DPR RI Belum Dapat Temui Mahasiswa Papua di Asrama Kalasan Surabaya

Liputan6.com, Surabaya - Sejumlah mahasiswa asal Papua yang tinggal di asrama Jalan Kalasan Surabaya, menolak kedatangan rombongan anggota DPR RI, Rabu (21/8/2019). 

Gerbang asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya tersebut tertutup rapat. Di depan pagar ada spanduk berukuran besar dengan tulisan "siapapun yang datang kami tolak".

"Kami tak ketemu bukan berarti gagal, ini kesempatan yang tertunda saja. Karena kami datang tiba-tiba," tutur Jimmy Damianus Ijie yang juga politikus PDIP. 

Jimmy menambahkan, pihaknya merencanakan lebih matang pertemuan tersebut. Sebab, kata dia, dalam adat Papua, harus ada prosesi tertentu dulu agar tamu diterima oleh tuan rumah. "Nanti kami bicarakan secara internal dulu masalah ini," kata Anggota Komisi X DPR RI di Surabaya. 

Fadli Zon yang turut dalam rombongan tersebut menyampaikan kedatangannya bersama anggota Dewan dapil Papua ini bermaksud ingin mendengarkan apa yang terjadi langsung dari mahasiswa.

"Kami tak hanya ketemu mahasiswa, tapi juga pemda, gubernur dan pihak-pihak lain yang terkait. Tidak hanya mendengar dari media saja," ujar dia. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat. Pertemuan itu ditargetkan berlangsung akhir bulan ini.

"Kami usahakan akhir Agustus 2019. Cuma, jadwalnya kami serahkan sepenuhnya ke Gubernur," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa 20 Agustus 2019, dilansir Antara.

Selain Gubernur Jatim sebagai tuan rumah, akan hadir pada pertemuan itu adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memberikan jaminan bagi warga Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan sebaliknya, warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku siap menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, sekaligus menggagas adanya sister province antara Jatim dan Papua serta Papua Barat.

"Biasanya sister city itu dengan luar negeri, tapi sekarang provinsi dengan provinsi. Jadi, akan ada provinsi kembar antara Papua Barat dan Jatim, lalu Papua dan Jatim. Jadi, bisa saja kerja sama di dunia pendidikan hingga life skill vocasional training," kata dia.

Dia mengatakan pihaknya akan segera mengatur waktunya dan berkoordinasi intensif dengan Mendagri.

"Saya berharap tidak terlalu lama dan formatnya nanti ada kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan hingga sumber daya manusia," kata mantan menteri sosial tersebut.