Jurus Gubernur Khofifah Jaga Kondisi Jawa Timur Usai Gejolak Manokwari

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mempunyai gagasan untuk menjaga kondisi Jatim pascagejolak mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada akhir pekan lalu.

Khofifah Indar Parawansa menceritakan, pertemuannya dengan Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus (Stafsus) Presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya, di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa 20 Agustus 2019. Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya mendapatkan perintah untuk berkunjung ke Jawa Timur.

"Pak Lenis Kogoya mendapatkan perintah dari Pak Presiden untuk melakukan kunjung ke Jawa Timur. Beliau ingin mendapatkan konfirmasi langsung, bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi. Dan bagaimana langkah langkah yang bisa dilakukan secara solutif dan strategis, lalu kita diskusikan mulai dari kemarin sebetulnya," tutur dia usai acara silahturahmi di rumdis Kapolda Jatim, Luki Hermawan di Surabaya, Selasa malam, 20 Agustus 2019.

khofifah menyampaikan, langkah nyata yang harus disiapkan adalah gagasan pembangunan asrama mahasiswa nusantara.

"Itu tadi menurut Pak Lenis termasuk yang dilaporkan ke Pak Presiden sebelum beliau berangkat ke Surabaya," ujar dia.

Khofifah berharap, asrama mahasiswa nusantara ini semacam laboratorium kebhinekaan. "Kita berharap bahwa ada satu entitas dan itu adalah Indonesia. Mereka adalah mahasiswa dari berbagai daerah dan yang kita tahu bahwa 2045 itu adalah generasi emas, Indonesia emas. Dan kalau kita menyiapkan Indonesia emas dan generasi emas maka ya dimulai hari ini," ujar dia.

Khofifah juga mencontohkan mahasiswa yang turut hadir di acara tersebut. Pada 2045, para mahasiswa itu akan akan menginjak usia sekitar 40-47 tahun.

"Itu artinya kalau mereka di tahun 2045, Indonesia emas, maka mereka akan bisa menjadi Pangdam, Kapolda, Gubernur, menteri dan seterusnya," ujarnya.

Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, mahasiswa saat ini harus mengenali bagaimana sebetulnya proses akulturasi diantara budaya - budaya yang ada.

Mahasiswa harus bisa mengetahui adat istiadat. Itu artinya kalau ada asrama mahasiswa nusantara, akan bisa menjadi laboratorium kebhinekaan.

"Mereka harus mengenali Indonesia dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Ini yang sedang kita pertajam," ucap Khofifah. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat. Pertemuan itu ditargetkan berlangsung akhir bulan ini.

"Kami usahakan akhir Agustus 2019. Cuma, jadwalnya kami serahkan sepenuhnya ke Gubernur," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa 20 Agustus 2019, dilansir Antara.

Selain Gubernur Jatim sebagai tuan rumah, akan hadir pada pertemuan itu adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memberikan jaminan bagi warga Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan sebaliknya, warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku siap menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, sekaligus menggagas adanya sister province antara Jatim dan Papua serta Papua Barat.

"Biasanya sister city itu dengan luar negeri, tapi sekarang provinsi dengan provinsi. Jadi, akan ada provinsi kembar antara Papua Barat dan Jatim, lalu Papua dan Jatim. Jadi, bisa saja kerja sama di dunia pendidikan hingga life skill vocasional training," katanya.

Dia mengatakan pihaknya akan segera mengatur waktunya dan berkoordinasi intensif dengan Mendagri.

"Saya berharap tidak terlalu lama dan formatnya nanti ada kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan hingga sumber daya manusia," kata mantan menteri sosial tersebut.