Proyek Kawasan Industri Gresik, Ini Permintaan Pemprov Jatim

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap mendapatkan konfirmasi lebih awal terkait keahlian khusus untuk mendukung tenaga kerja di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

"Kami ingin mencocokkan specific skill (keahlian khusus) yang dibutuhkan seperti apa supaya tenaga kerja bisa dipersiapkan sejak awal," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di sela meninjau kawasan JIPPE di Gresik, Kamis (22/8/2019) dilansir Antara.

Ia mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan tenaga kerja dengan melibatkan lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, termasuk lulusan D1 sampai D3, S2 dan seterusnya.

Bagi Pemprov Jatim, JIIPE yang saat ini berproses menjadi kawasan industri, pelabuhan, perumahan, wisata dan perhotelan bisa bekerja sama dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Oleh karena itu, kata dia, pemetaan dilakukan lebih dini sehingga akan bisa menjadi informasi baginya untuk lebih fokus dalam bidang penyaluran tenaga kerja.

Sementara itu, Gubernur Jatim juga mengatakan setiap proses limbah di kawasan industri mudah dikontrol karena tidak mungkin membuang limbah itu ke laut karena ada pengawasan.

"Tidak mungkin limbah, apalagi limbah B3 akan dibuang ke laut karena proses pengelolaannya dilakukan di dalam," ucapnya.

JIIPE merupakan kawasan terintegrasi dengan total area 3.000 hektare yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan umum multifungsi dan hunian berkonsep kota mandiri sekaligus menjadi kawasan percontohan bagi pengembangan industri di Indonesia.

Kawasan industri JIIPE di Kabupaten Gresik seluas 1.761 hektare dengan fasilitas pelabuhan laut dalam seluas 400 hektare dan hunian dengan konsep kota mandiri di areal 800 hektare.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Uni Emirat Arab (UEA) berencana menanamkan modal di sektor pembangunan infrastruktur, yakni pengembangan pelabuhan peti kemas dan kawasan industri di Gresik, Jawa Timur.

"Sekarang sudah ada persiapan, paling lambat 2021 mulai konstruksi. Saya lagi mau minta mereka sudah mulai lebih awal,” ujar Menteri Perhubungan ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dilansir suarasurabaya.net.

Budi menuturkan, investasi akan bernilai USD 1,2 miliar. Pembagian investasi antara pihak swasta Indonesia dan UEA yaitu 51 persen berbanding 49 persen.

Mengutip Antara, Di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan melakukan sejumlah kegiatan seperti pertemuan bilateral dan penandatanganan kerja sama.

Sejumlah kerja sama bakal dibahas dengan UEA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan tiga kerja sama sudah pasti akan diteken dalam pertemuan itu.

Pertama, kerja sama di proyek pembangunan fasilitas pengolahan minyak atau proyek revitalisasi kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

RDMP Balikpapan merupakan satu dari enam megaproyek kilang yang tengah dibangun PT Pertamina. Kedua, kerja sama di pengembangan industri petrokimia dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Ketiga, kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia Maspion di Surabaya, Jawa Timur. Total nilai investasi dari tiga kerja sama dengan UEA tersebut mencapai USD 9 miliar atau setara Rp 125,5 triliun.

Salah satu perjanjian yakni MoU antara DP World dan Maspion oleh CEO Maspion Alim Markus dengan CEO DP World Sultan bin Sulayem. Alim Markus menuturkan, pembangunan pelabuhan ditargetkan dapat menampung 3 juta teus. Dengan investasi USD 1,2 miliar akan mengembangkan kontainer di kawasan industri Maspion di Gresik, Jawa Timur.