Pemprov Jatim Pastikan Dana Pendidikan TisTas Tahap Pertama Cair

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan yang merupakan dana program pendidikan gratis berkualitas dapat langsung digunakan. Hal ini usai Dana Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) dipastikan telah dicairkan.

"BPOPP TisTas untuk SMA-SMK negeri di Jatim untuk tahap satu, yaitu untuk periode tiga bulan pertama tahun ajaran 2019/2020 sudah cair di setiap sekolah," ujar Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Surabaya, Sabtu, 21 September 2019.

Program ini merupakan program prioritas Pemprov Jatim yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak pada Pilkada 2018.

Berdasarkan data, pencairan dana BPOPP TisTas Jatim sudah dicairkan untuk SMA negeri sebanyak 424 lembaga dengan total Rp 80,57 miliar. Sedangkan, untuk SMK negeri juga sudah dicairkan untuk 297 lembaga yang total nilai anggarannya sebesar Rp 137,49 miliar.

"Anggaran tersebut bisa langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan di sekolah masing-masing," ujar Khofifah.

Khofifah juga mengatakan anggaran BPOPP TisTas ini sempat lama ditunggu pencairannya, sebab sempat ditemukan kendala, seperti banyak sekolah yang belum mengirimkan nomor rekening, padahal mekanismenya dilakukan langsung ke rekening sekolah.

"Kemarin ada kendala, saat kami evaluasi ternyata karena masih ada sekolah yang belum mengirimkan nomor rekening," ujar Khofifah Indar Parawansa.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

BPOPP ini, kata dia, diberikan Pemprov Jatim untuk sekolah SMA-SMK negeri maupun swasta. Akan tetapi, saat ini untuk swasta pencairannya masih dalam proses, penandatangan NPHD dan SPM. Sementara itu, Pemprov Jatim sekarang juga sedang menyiapkan program lanjutan TisTas yaitu pemberian BPOPP untuk Madrasah Aliyah (MA).

"Insya Allah tahun ajaran baru Juli 2020. Sekarang sedang menunggu proses pembahasannya serta besaran alokasi anggarannya dengan DPRD Jatim," kata Khofifah yang juga pernah menjabat Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut.

Di sisi lain, program ini juga untuk mendirikan SMK Pengampu yang menyiapkan bengkel atau laboratorium bagi SMK dengan jurusan serumpun serta pemberian tunjangan untuk seluruh GTT dan PTT di bawah naungan Pemprov setempat.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim melakukan penyisiran di kampung-kampung untuk mendorong jika ada anak usia sekolah yang belum bersekolah, kemudian diajak melanjutkan pendidikan karena sudah tak ada pungutan biaya.