Masalah Ketimpangan Masih Jadi PR Pemprov Jawa Timur

Liputan6.com, Jakarta - Masalah ketimpangan dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang masih dihadapi Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Ini seiring satu tahun pemerintahan provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa pada 13 Februari 2020.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menuturkan, tingkat ketimpangan di Jawa Timur masih tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas nasional. Tercatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2019 sebesar 5,52 persen, sedangkan nasional 5,02 persen.

Selain itu, produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Timur, menurut Rahma nomor dua setelah DKI Jakarta. Tercatat PDRB Jawa Timur  atas harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp 2.352,43 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.650,14 triliun.

"Ketimpangan di Jawa Timur masih tinggi. Tidak sinkron dengan pertumbuhan ekonomi,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (13/2/2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tercatat, tingkat ketimpangan Jawa Timur sebesar 0,36 persen pada September 2019. Dibandingkan Maret 2019, angka ini turun 0,006 poin menjadi 0,370. Angka tingkat ketimpangan pada September 2019 ini juga lebih rendah dibandingkan September 2018 sebesar 0,371 persen. Namun, bila dibandingkan secara nasional, angka ketimpangan Jawa Timur ini berada 15 besar di antara 34 provinsi.

Rahma menilai, masalah ketimpangan tersebut yang perlu diselesaikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut ia mengatakan, masalah ketimpangan tersebut, salah satunya disumbangkan dari sektor primer yaitu pertanian. Padahal di sisi lain, Jawa Timur memiliki infrastruktur yang baik.

"Kantong-kantong kemiskinan itu masih ditemui di wilayah pertanian. Nilai tukar petani dan nelayan di Jawa Timur masih rendah," ujar dia.

Ia mengatakan, selama ini daerah yang alami surplus didukung oleh majunya industri antara lain di Kediri, Gresik, Banyuwangi, Malang dan lainnya. Sedangkan salah satu daerah di Jawa Timur seperti Madura, menurut Rahma masih perlu perhatian pemerintah provinsi Jawa Timur.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Rahma pun mengusulkan untuk ada subsidi di sektor pertanian. Subsidi tersebut bisa untuk bibit, pupuk dan lainnya sehingga meningkatkan produktivitas pertanian.

"Pemerintah provinsi juga perlu carikan pasar untuk petani. Jangan diterima dari tengkulak karena yang kaya hanya pedagang. Jadi ada inter connected. Apalagi infrastruktur sudah dibangun,” kata dia.

Selain itu, menurut Rahma pemerintah juga perlu dukung investasi masuk ke Jawa Timur dengan memperbaiki regulasi. Dengan mendorong investasi masuk ke Jawa Timur dapat perluas kesempatan kerja. “Ini didukung regulasi yang memberikan kemudahan investasi di sektor riil,” kata dia.

Rahma menambahkan, pemerintah provinsi juga perlu mendongkrak sektor pariwisata di Jawa Timur. Sektor pariwisata dinilai memiliki dampak luas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu mendorong bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk membangun sektor pariwisata dengan cara tepat.

"Sektor pariwisata potensi luar biasa. Namun, bupati dan wali kota bangun pariwisata yang tidak ngawur. Artinya tidak merusak lingkungan,” ujar dia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dilantik pada 13 Februari 2019. Pasangan Khofifah dan Emil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim pada 27 Juni 2018.