Liputan6.com, Malang - Federasi Kontras menilai ada kesalahan aparat keamanan yang menyebabkan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang sehingga jatuh banyak korban jiwa. Penanganan kasus ini juga harus melibatkan Aremania agar lebih berkeadilan.
Koordinator Federasi Kontras, Andi Irfan, mengatakan, tragedi Stadion Kanjuruhan Malang disebabkan kelalaian panitia pelaksana dan tindakan berlebihan dari aparat keamanan. Pemerintah harus memberikan keadilan terhadap seluruh korban.
"Ada kelalaian karena jumlah penonton melebihi kapasitas, ditambah tindakan berlebihan kepolisian," kata Andi di Malang, Senin, 3 Oktober 2022.
Advertisement
Federasi Kontras menggali data bersama Aremania. Dari data awal, ada dugaan kelalaian Panpel terkait keamanan penonton. Pintu di gate 13 tak kunjung dibuka begitu pertandingan Arema lawan Persebaya berakhir. Akibatnya, banyak penonton terjebak di dalam stadion begitu terjadi kekacauan.
Andi menambahkan, ada kesalahan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh aparat keamanan sebab kepolisian gegabah menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Hal itu melanggar aturan, tak hanya regulasi FIFA tapi juga Hak Asasi Manusia (HAM).
"Tembakan gas air mata jadi sumber utama jatuhnya banyak korban jiwa," ujar Andi.
Berdasarkan keterangan saksi suporter, lanjut dia, mereka masuk ke dalam lapangan bukan untuk melakukan kekerasan. Tapi direspons aparat berlebihan yang memicu terjadinya tragedi tersebut. Ada banyak perempuan dan anak-anak jadi korban.
"Polisi dilatih untuk mencegah jatuhnya korban, melindungi. Tapi kemarin yang terjadi malah sebaliknya," ucapnya.
Federasi Kontras mendesak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit meminta maaf atas kejadian tersebut. Serta memecat Kapolda Jatim dan Kapolres Malang karena tragedi itu. Pernyataan pimpinan kepolisian selama ini terkesan membela diri, tak mengakui adanya kesalahan.
Penanganan Melibatkan Aremania
Federasi Kontras mendorong pemerintah menangani peristiwa itu dengan melibatkan korban yakni Aremania. Baik proses investigasi maupun pendataan korban. Itu menjamin keadilan bagi korban.
"Gubernur memberikan santunan, padahal bukan itu yang diperlukan korban tapi restitusi pemulihan korban," ujar Andi.
Penggalian data korban harusnya melibatkan Aremania. Sebab banyak korban yang langsung pulang ke rumah dan datanya tak tercatat. Di luar daerah seperti Pasuruan dan Probolinggo, banyak juga korban jiwa yang tak tersentuh pemerintah.
"Jumlah korban diperkirakan jauh lebih banyak dari versi pemerintah. Libatkan Aremania di berbagai daerah," ucapnya.
Ia mendorong lembaga negara seperti Komnas HAM dan LPSK membentuk tim verifikasi. Serta terlibat sebagai tim independen penyelidikan tragedi Stadion Kanjuruhan. Itu memastikan penyelidikan berjalan secara terbuka dan independen.
"Libatkan juga komunitas Aremania untuk memverifikasi tiap informasi," kata Andi.
Advertisement