Endorse Jokowi Tidak Ngefek, Mayoritas Warga Jatim Pilih Capres Berdasar Rujukan Pribadi

Mayoritas responden publik di Jatim punya pertimbangan pribadi terkait capres yang akan mereka pilih dalam Pilpres 2024

oleh Zainul Arifin diperbarui 19 Okt 2023, 15:04 WIB
Diterbitkan 19 Okt 2023, 15:04 WIB
Survei PSIP : Capres Pilihan Publik Jatim Tak Tak Ada Pengaruh dari Endorse Jokowi
Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang merisil hasil survei opini publik Jatim terkait Pemilu 2024. Hasil survei menunjukkan capres pilihan di provinsi ini tak terpengaruh dari endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi (Liputan6.com/Zainul Arifin) 

Liputan6.com, Malang - Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (PSIP UMM) merilis hasil survei opini publik Jatim periode 25-29 September 2023. Mayoritas responden menyatakan endorse Presiden Joko Widodo tak memengaruhi pilihan mereka dalam Pilpres 2024.

Survei Pemilu 2024 itu melibatkan responden 1.000 orang tersebar di 100 desa/kelurahan di 36 kota/kabupaten di Jawa Timur secara acak dengan wawancara tatap muka. Margin of error mencapai 3,1 persen, tingkat kepercayaan survei di angka 95 persen.

Pertanyaan pengaruh endorsement Presiden Jokowi terhadap pilihan calon responden, sebanyak 53,9 persen responden menjawab tak berpengaruh, 28 persen berpengaruh, 9 persen sangat tidak berpengaruh, 8,4 persen sangat berpengaruh dan 0,7 persen tidak menjawab.

Koordinator peneliti PSIP UMM Ruli Inayah Romdhon, mengatakan hasil survei itu sebagian besar arah dukungan masyarakat di Jatim tidak akan dipengaruhi dukungan Presiden Jokowi terhadap capres tertentu.

“Sebagian besar responden tampaknya lebih memilih untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi dan faktor lain daripada berdasarkan arahan dari seorang presiden,” kata Ruli saat rilis hasil survei, Rabu, 18 Oktober 2023.

Menurut dia, publik di Jatim bisa jadi tak akan terjebak dengan faktor primordialisme atau kedaerahan. Latar belakang ormas keagamaan dari calon juga belum tentu jadi alasan dominan pemilih menentukan pilihan politiknya.

Hasil survei itu menunjukkan, bakal capres Ganjar Pranowo meraih 37,3 persen, Prabowo Subianto mendapat 37,4 persen sedangkan Anies Baswedan mendapat 16,1 persen. Masing – masing calon itu juga unggul di wilayah anglomerasi kultural di Jawa Timur.

Ganjar unggul di wilayah Arek (47,9 persen) dan Mataraman (54,6 persen). Kemudian, Prabowo unggul di Tapal Kuda (47,6 persen) dan Pantura (41,5 persen). Sedangkan, Anies memimpin di Madura (47,5 persen).

Proporsi latar belakang ormas keagamaan dari seluruh responden survei ini terdiri dari 75,8 persen berafiliasi ke NU. Lalu sebanyak 3,2 persen ke Muhammadiyah, non-afiliasi sebanyak 20,1 persen dan nol koma sekian persen ke ormas lain.

Data survei menunjukkan, responden dari kalangan nahdliyin 41,6 persen condong ke Ganjar, 39,3 persen ke Prabowo dan 18,2 persen cenderung memilih Anies. Sedangkan dari kalangan Muhammadiyah, Ganjar meraih 34,4 persen, Prabowo dan Anies sama-sama 31,3 persen.

Di responden berlatar santri, hasil survei capres itu yakni Ganjar mencapai 35,2 persen, Prabowo 33,7 persen dan Anies 19,4 persen. Sementara di untuk responden nonsantri, Ganjar mendapat 37,8 persen, Prabowo 34,8 persen dan Anies 14,6 persen.

Pendidikan Politik

Peta Cawapres Pilihan Masyarakat Jawa Timur Hasil Survei PSIP UMM
Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang pada Rabu, 18 Okober 2023 merilis hasil survei opini masyarakat Jawa Timur terkait Pemilu 2024 (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Rektor UMM, Fauzan, mengatakan survei merupakan penelitian independen dengan pendanaan mandiri yang sepenuhnya ditanggung pihak kampus. Serta tidak ada unsur kepentingan tertentu terkait survei tersebut.

“Kami menjamin independensi hasil survei, ini sekaligus jadi bagian dari pendidikan politik ke masyarakat,” kata dia.

Fauzan menambahkan, pihak kampus akan terus mendorong survei serupa dilakukan secara berkala. Termasuk dengan melihat situasi sosial politik di tiap tahapan pemilu 2024. Survei juga bisa dijadikan acuan secara ilmiah bagi politisi dana menyusun langkah strategis.

“Apa yang kami sampaikan ini hanyalah tanggungjawab moral akademis,” ujar Fauzan.

 

Infografis MK Kabulkan Gugatan Syarat Kepala Daerah Kurang 40 Tahun Bisa Maju Pilpres. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis MK Kabulkan Gugatan Syarat Kepala Daerah Kurang 40 Tahun Bisa Maju Pilpres. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya