Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Hardiknas 2017

Keluarnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
Tampilkan foto dan video
Menko PMK Puan Maharani saat memberi bantuan pendidikan di Bengkulu (Kemenko PMK)
Pemerintah Prioritaskan KIP Tekan Pemerataan Pendidikan di Daerah
Presiden Jokowi mencoba naik ke motor literasi. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)
Gaya Jokowi Naik Motor Literasi
Dalam rangka peringatan Hardiknas, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan Kampus Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, NTT. (Liputan6.com/Ola Keda)
5 Tuntutan Mahasiswa Kupang Saat Hardiknas
Jejak Ki Hadjar Dewantara di Museum Dewantara Griya Kirti (Liputan6.com / Switzy Sabandar)
4 Fakta Tersembunyi Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta
Siswa SMP Negeri 30 Seluma terpaksa menumpang di salah satu rumah kosong karena kebijakan mengikuti UN menginduk di sekolah lain (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo)
Siswa Seluma Bengkulu Transit di Rumah Kosong Saat UN, Ada Apa?
Dosen UPN Veteran Yogyakarta mogok saat Hari Pendidikan Nasional (Liputan6.com / Switzy Sabandar)
Hardiknas, Dosen UPN Veteran Yogyakarta Mogok Kerja
Loading

TRENDING

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5%, Buruh Bisa Terima

Berita Terbaru