Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

PT Golden Kolaka Utara

Polres Kolaka Utara mencabut plang dan menangkap karyawan PT Golden, padahal sebelumnya polisi menolak ikut campur dengan alasan kasus sengketa lahan masuk ranah perdata.
Tampilkan foto dan video
Polres Kolaka Utara mencabut plang dan menangkap karyawan PT Golden, padahal sebelumnya polisi menolak ikut campur dengan alasan kasus sengketa lahan masuk ranah perdata.
Sengketa Lahan Tambang di Kolaka Utara, Sikap Polisi Tuai Sorotan
Pihak kuasa hukum tambang di Kolaka Utara meminta perlindungan hukum ke Polres setelah karyawan masuk dan mengamankan lokasi tambang.
Lahannya Diserobot, Perusahaan Tambang Minta Perlindungan Hukum ke Polres Kolaka Utara
Puluhan karyawan di Desa Sulaho Kolaka Utara mengusir penambang ilegal di lahan PT Golden Anugerah Nusantara, menghentikan aktivitas sejumlah alat berat.
Kesal Aparat Hukum Lambat Bertindak, Warga Kolaka Utara Halau Penambang Ilegal
Loading

TRENDING

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Apa Dampak ke Investasi?

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Buruh Kaget Prabowo Berani Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5%

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Berita Terbaru