PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Telegram Tegaskan Komitmen Berantas Teroris

Pendiri Telegram, Pavel Durov, mengatakan perusahaannya bersedia membantu negara mana pun untuk menyelidiki teroris.

oleh Andina Librianty diperbarui 31 Agu 2018, 18:00 WIB

Diterbitkan 31 Agu 2018, 18:00 WIB

Ilustrasi Telegram (Sumber: Iran Human Rights)

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Telegram Pavel Durov, mengatakan perusahaannya bersedia membantu negara mana pun untuk menyelidiki teroris. Bantuan akan diberikan selama ada perintah resmi dari pengadilan.

Dilansir Softpedia, Jumat (31/8/2018), melalui pengaturan privasi baru untuk Telegram, Durov menjelaskan bahwa informasi para pengguna akan diberikan kepada investigator berdasarkan permintaan pengadilan.

"Jika Telegram menerima perintah pengadilan yang mengonfirmasi bahwa Anda adalah tersangka teroris, kami akan mengungkapkan alamat IP dan nomor telepon Anda kepada pihak berwenang yang relevan," demikian penjelasan yang tertulis di kebijakan privasi baru Telegram.

Permintaan terhadap informasi itu, nantinya akan dimasukkan dalam laporan transparansi. Sejauh ini, pihak Telegram belum pernah memberikan data tentang pengguna kepada investigator.

"Sejauh ini, hal semacam ini belum pernah terjadi. Ketika nanti terjadi, kami akan memasukkanya dalam laporan transparansi setengah tahun," demikian penjelasan yang tertulis di kebijakan privasi baru Telegram," tulis Telegram.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Perlakukan Berbeda untuk Rusia

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara berjabat tangan dengan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov setibanya di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/8). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, Durov menjelaskan pihaknya tidak akan melakukan kerja sama serupa dengan Rusia. Hal ini lantaran Kremlin menginginkan akses ke semua pesan pengguna Telegram.

Telegram diblokir di Rusia pada awal tahun ini, setelah Durov menolak memberikan akses ke percakapan pengguna kepada badan intelijen lokal.

Pemblokiran tersebut masih bisa dibobol oleh sejumlah pengguna dengan bebeapa aplikasi VPN dan layanan serupa.

"Di Rusia, Telegram meminta untuk membuka, bukan nomor ponsel atau alamat IP teroris berdasarkan keputusan pengadilan, tapi mengakses pesan semua pengguna," jelas Durov.

Ia mengatakan, semua informasi yang diberikan kepada otoritas yang relevan adalah untuk mematuhi Undang-Undang Eropa tentang perlindungan data pribadi.

Pengawas media Rusia, Roskomnadzor, mengatakan bahwa pihak bersedia menarik blokir Telegram jika perusahaan setuju memberikan akses ke layanannya. Namun, Durov menegaskan Telegram siap melanjutkan pertahanannya.

"Telegram dilarang di Rusia. Setiap hari ratusan lamat IP diblokir untuk menghentikan akses ke layanan kami," ungkapnya.

(Din/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓