Pemerintah Diminta Buat Roadmap Jelas untuk 5G

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diharapkan untuk membuat roadmap yang jelas dalam menghadapi 5G. Menurut Pendiri IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin, adanya roadmap dapat memberikan kepastian bisnis bagi ekosistem, baik itu device, network, maupun application (DNA).

"Kehadiran 5G ke Indonesia tak bisa ditolak. Teknologi itu sebuah keniscayaan sekarang posisinya, bagaimana pemerintah memainkan peran agar teknologi diadopsi, tetapi ketahanan dan kedaulatan digital bisa dibangun atas 5G," kata Doni di acara IndoTelko Forum di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Doni menyebut, pasar global 5G bakal komersial di tahun 2020, namun untuk Indonesia tak mungkin 5G komersil di waktu yang sama.

"Untuk Indonesia tak mungkin 5G komersil tahun depan. Berikanlah roadmap ke semua ekosistem agar kita benar-benar bisa bangun bisnis dan ketahanan industri telekomunikasi yang ideal di era 5G," katanya.

Doni mengingatkan, Indonesia telah masuk ke sebuah tatanan baru seiring jaringan broadband kian masif penetrasinya.

"5G nanti akan makin banyak konten yang beragam dan kegunaanya untuk infrastruktur kritikal. Saya harapkan ketika membuat roadmap 5G itu mempertimbangkan ketahanan dan kedaulatan siber nasional,"ujar Doni.

Sekadar informasi, teknologi 5G memiliki berbagai kelebihan dibanding 4G. Kelebihannya antara antara lain kecepatan hingga 50 kali lebih cepat, 10 kali lebih responsif, dan daya konektivitas yang jauh lebih rendah.

Berbagai hal ini tersedia berkat kombinasi dari tiga fitur berikut – high throughput, latensi yang sangat rendah, dan konektivitas daya yang juga rendah.

Peningkatan kecepatan, latensi rendah, dan konektivitas akan membantu operator telekomunikasi dalam menyelenggarakan koneksi Internet super cepat untuk streaming video berkualitas high-definition (HD), cloud gaming, serta konten interaktif berbasis augmented reality dan virtual reality (AR/VR) bagi pelanggannya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail menyebut, Kemkominfo sudah mempertimbangkan implementasi 5G di Indonesia.

“Pemerintah tidak mau buru-buru, tetapi juga jangan telat. Lalu kami juga mendorong infrastructure sharing untuk menekan 40 persen cost karena 5G ini terkait akses jaringan. Sebelum 5G, kami ingin melihat formulasi demand, supply, dan ekosistemnya harus dipertimbangkan secara keseluruhan,” ujar Ismail.

Ismail menegaskan, pemerintah tidak mau sekadar mengikuti tren 5G yang didorong pemanfaatannya oleh negara-negara produsen dari jaringan telekomunikasi generasi kelima ini.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah menyatakan seluruh operator telekomunikasi di Indonesia menyatakan kesiapannya menyediakan jaringan 5G bagi masyarakat maupun industri.

Namun, mengingat investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun jaringan 5G tidak murah, ATSI meminta pemerintah bisa membantu dengan memberikan insentif seperti yang dilakukan di negara lain.

“Kami di ATSI mengharapkan adanya keringanan. Di tahap awal pengembangan misalnya kami diberikan BHP Holiday di 3 tahun pertama implementasi, sehingga kami terbantu membangunnya,” kata Ririek.

Demi mempercepat proses pembangunan jaringan 5G, Ririek juga menilai pemerintah perlu melakukan sinkronisasi regulasi Pusat dan Daerah.

“Operator kita sendiri sudah melakukan trial 5G tahun ini sampai tahun depan. Kami mengharapkan tender spektrum bisa dilakukan 2021, sehingga pembangunannya bisa kita lakukan setelah itu,” tegasnya.

ATSI berharap, Indonesia tidak kehilangan momentum memanfaatkan 5G sehingga keinginan pemerintah melakukan revolusi industri 4.0 bisa terbantu dengan teknologi.

(Tin/Ysl)