Pemerintah Siap Optimalkan Pemanfaatan AI Lewat Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - AI tidak dimungkiri tengah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Karenanya, pembahasan soal AI kini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam event Tech Talk yang digelar Medcom.id. Ia menuturkan, pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian pada teknologi AI termasuk pengembangan ke depan dan panduan mencegah kerugian yang ditimbulkan.

Bentuk perhatian itu tertuang dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia yang rencananya akan dijadikan Peraturan Presiden (Perpres), dan saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas).

Menurut Handoko, ada beberapa tantangan dalam mewujudkan etika kecerdasan artifisial di era digital. Bukan soal infrastruktur, melainkan kepercayaan manusia atau masyarakat termasuk talentanya.

Ia memandang, AI itu hanya alat berbasis data, sama seperti kecerdasan otak manusia yang muncul karena basis data atau informasi yang terakumulasi. Jadi, apabila tidak ada data, AI juga tidak akan berkembang.

"Setelah data tersedia permasalahan selanjutnya adalah etika, bagaimana cara kita menjamin data yang yang digunakan tidak merugikan orang lain. Contohnya, pencuri bisa mencuri motor karena dia bisa punya informasi cara membobol kunci sepeda motor," tuturnya dalam keterangan resmi, Minggu (26/11/2023).

Bagi Handoko, AI atau kecerdasan artifisial bisa membantu melakukan data mining untuk mempermudah mendapatkan informasi penting, tapi juga bisa merugikan. Ia pun menyorot soal AI yang bisa mengumpulkan dan memanfaatkan data tanpa izin pemilik data.

Ia menceritakan, ada protes dari asosiasi kedokteran yang menyoal kemampuan AI memberikan diagnosis awal penyakit seorang pasien. Mereka tidak mempermasalahkan AI, tapi cara AI mengumpulkan data dari jurnal kesehatan tanpa izin, mengingat jurnal itu digunakan untuk pengumpulan informasi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto juga menuturkan, Kominfo sudah merancang peta jalan pertumbuhan Indonesia di era digital.

"Peta jalan ini menjawab isu dan tantangan yang muncul, mulai dari kesenjangan digital, disrupsi teknologi, isu data dan keamanan siber, isu kedaulatan digital, ruang etika digital, serta potensi ekonomi yang dihadirkan," tuturnya.

Menurut data Bappenas, teknologi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7 hingga 7,1 persen pada 2045. Data Bappenas di 2022 juga memproyeksikan ekonomi digital akan memberikan kontribusi 20,70 persen pada PDB di 2045.

"Regulasi atau kebijakan menjadi hal selanjutnya, tanpa kebijakan akan menimbulkan ke-semrawutan. Kalau infrastruktur bagus, pemerintah dan masyarakat juga sudah bagus mengenai teknologi ini, tapi kalau tidak ada transaksi ekonomi atau pemanfaatan optimal di dalamnya ya mubazir," tuturnya.

Ia pun menyebut, peta jalan yang dirancang sudah sangat komplit mulai dari pengembangan infrastruktur digital hingga penciptaan pemerintahan digital, ekonomi digital dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari implementasi.

Kendati demikian, ia juga menuturkan, menyediakan talenta digital berkualitas dan mampu bersaing di kelas dunia merupakan pekerjaan rumah. Karenanya, Kominfo saat ini berupaya untuk menyediakan sumber daya manusia yang menguasai AI dan mampu memanfaatkannya secara optimal.

Ia menuturkan, Kementerian Kominfo memiliki target di 2023 ada 100 ribu talenta digital yang menguasai AI, tapi bukan hanya coding, melainkan juga memahaminya secara keseluruhan, mulai dari cara kerja, tata kelola, dan lainnya.

Untuk itu, Kominfo sekarang memiliki program pelatihan yang akan dibagi menjadi beberapa kategori peserta, mulai dari kepala pemerintahan, swasta dan akademisi, termasuk pelajar dan pekerja industri, serta masyarakat masyarakat umum maupun disabilitas.