Starlink Dapat Izin Operasional di Indonesia, Menkominfo: Kewajiban Sama dengan Operator Lain

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan satelit internet milik Elon Musk Starlink telah mendapatkan sertifikat Uji Laik Operasi atau ULO. Dengan mendapatkan sertifikat ULO, Starlink bisa menjalankan bisnisnya di Indonesia.

"Gini loh, ini kan sudah dilakukan uji, ULO kan uji layak operasi, bahwa Starlink itu memenuhi kriteria untuk uji layak operasi di Indonesia. Tapi nanti dia uji coba lagi, layanan dan segala macam. Mei lah," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Budi lebih lanjut memaparkan, dengan memperoleh sertifikat Uji Laik Operasional, Starlink harus mengikuti regulasi Indonesia.

"Kami minta pokoknya harus ikut regulasi Indonesia, kalau BPH frekuensi, iya. Ini agar kami sebagai negara tetap bisa mengontrol, (takutnya kalau ada) judi online di situ, pornografi di situ, nanti kita nggak bisa jangkau (jika tak patuhi regulasi)," kata Menkominfo Budi Arie.

Meski bisa menjalankan layanan di Indonesia, Budi mengungkapkan bahwa Starlink cocok untuk menggelar layanan di wilayah 3T, bukan di perkotaan.

Hal ini karena secara bisnis, harga internet satelit dinilai tidak kompetitif dibandingkan layanan internet terestrial.

"Dia (internet satelit) cocok di 3T, kalau di kota tidak. Gini, harganya tidak akan kompetitif. Kalau di perkotaan dia kalah. Teknologi satelit itu cocoknya di daerah-daerah, masa di Jakarta pakai satelit," ujarnya.

Budi mengungkapkan, satelit internet lebih cocok untuk menggelar layanan bisnis di daerah-daerah yang sulit dijangkau infrastruktur seperti BTS seluler dan fiber optik.

"Kalau dia (Starlink) mau retail silakan saja, tidak apa-apa, tetapi daerah-daerah Indonesia timur itu sulit kalau tidak ada teknologi satelit. Jangan membayangkan Starlink dipakai di Jakarta, gak mungkin Starlink akan kompetitif, karena internet di Jakarta sudah kencang," tutur Budi.

Lebih lanjut, meski Starlink telah mendapatkan sertifikat ULO, pemerintah selalu mengawasi agar Starlink atau penyedia layanan-layanan internet harus mematuhi regulasi yang sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi internet lain atau operator seluler.

Sebelumnya, Starlink disebut sudah mendapatkan izin untuk menggelar layanan di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Telekomunikasi Direktor Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Aju Widya Sari.

Aju menuturkan, Starlink sudah lolos ULO (Uji Laik Operasi). Perusahaan layanan internet satelit itu pun disebut sudah mendapatkan SKLO (Surat Keterangan Laik Operasi).

"Hasilnya, sudah lulus uji laik operasi. Jadi, mereka sudah mendapatkan izin," tutur Aju saat ditemui di sela-sela acara Halal Bihalal APJATEL. Dengan demikian, menurut Aju, Starlink telah mendapatkan izin untuk beroperasi di Indonesia. 

Di samping itu, ia juga menyatakan, dengan izin yang diberikan ini, Starlink Indonesia sebagai penyelenggara telekomunikasi memiliki kewajiban dan hak yang sama seperti penyelenggara lain di Tanah Air.

"Jadi, tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi, sama semua karena mereka sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia," tutur Widya menjelaskan.

Sebagai informasi, berdasarkan pantauan Tekno Liputan6.com, layanan internet satelit dari PT Starlink Services Indonesia sudah bisa dipesan. Informasi ini bisa diakses melalui laman Starlink.com.

Berdasarkan informasi, biaya langganan yang ditawarkan adalah Rp 750.000 per bulan dengan biaya hardware Rp 7.800.000 untuk perangkat yang direkomendasikan.

Untuk bisa mendapatkan layanan internet satelit ini, konsumen perlu melakukan pendaftaran lebih dulu. Begitu layanan sudah siap, nantinya pendaftaran akan mendapatkan notifikasi.

Selanjutnya, Starlink mengklaim akan siap dikirimkan. Tidak hanya itu, perusahaan juga menjanjikan uji coba selama 30 hari.

Di sisi lain, Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kerdirgantaraan, mengatakan faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan beroperasi di Indonesia.

“Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor kemanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai kedua aspek tersebut ketika Starlink diberikan izin usaha,” kata Lilly malalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).

Ia menilai teknologi ruang angkasa itu seolah-olah senyap dan terlihat kasat mata, namun punya potensi ancaman keamanan serta kedaulatan suatu negara.

India sebagai negara menolak kehadiran Starlink pasti memiliki kajian yang mendalam mengenai potensi ancaman keamanan dan kedaulatan. Salah satu keamanan yang ingin dijaga adalah data pribadi dan data demografi masyarakat.

"Enggak bisa disamakan kepentingan negara dengan entitas bisnis. Saya berharap Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencontoh India dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan ketika Starlink hadir langsung untuk melayani masyarakat,” ujar Lilly.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kekuatan ekonomi besar dan jumlah penduduk yang sangat banyak, harusnya diproteksi pemerintah dari potensi ancaman kedaulatan dan kemaslahatan rakyatnya dari upaya-upaya yang merugikan negara. BACA JUGA:Menkominfo Ungkap Starlink Akan Uji Coba di IKN pada Mei 20243 dari 4 halaman Kajian Harus Dibuka ke Publik PerbesarRoket Falcon 9 lepas landas dari Space Launch Complex 40 di Florida's Cape Canaveral Air Force Station, Amerika Serikat, Kamis (23/5/2019). SpaceX sebelumnya juga pernah meluncurkan satelit Starlink ke orbit tetapi gagal. (AP Foto John Raoux)Lilly prihatin terkait rencana pemerintah untuk menggunakan Starlink pertama kali di IKN. Terlebih lagi IKN merupakan calon ibu kota Indonesia yang dinilai sangat strategis.

Menurutnya, sebelum Kominfo memberikan izin usaha bagi Starlink, seharusnya kajian mendalam baik itu kebutuhan layanan telekomunikasi menggunakan satelit dan kajian keamanan nasional dapat dibuka terlebih dahulu ke publik.

Tujuannya agar publik tahu seberapa besar kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia.

Dengan demikian, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) dapat diminimalisir. 

Untuk meminimalkan potensi ancaman terhadap ipoleksosbudhankam, menurut Lilly, Indonesia harusnya memiliki data mengenai kapasitas satelit yang dimiliki oleh perusahaan nasional.

Lilly menyebut hingga saat ini kebutuhan akan telekomunikasi melalui satelit masih bisa dipenuhi oleh satelit nasional yang ada.

Terlebih lagi BAKTI Kominfo melalui Pasifik Satelit Nusantara (PSN) baru-baru ini meluncurkan satelit SATRIA yang memiliki kapasitas terbesar di Asia.

“Apakah sumber daya yang dimiliki perusahaan satelit nasional sudah dimanfaatkan secara optimal? Hitung dulu kebutuhan dan risiko keamanannya. Jika sudah ada hitungan kebutuhannya, manfaatkan dulu sumber daya yang ada. Jika sudah tidak ada, boleh menggunakan sumber daya dari luar," Lily memungkaskan.