Banyak Makan Korban, UU ITE Diminta Untuk Diperbaiki

Jika revisi UU ITE nanti akhirnya masuk dalam Prolegnas berikutnya, maka pembahasannya harus dilakukan secara multi-stakehoder.

oleh Dewi Widya Ningrum diperbarui 05 Feb 2014, 18:29 WIB
Diterbitkan 05 Feb 2014, 18:29 WIB
uu-140205c.jpg

Sejak disahkan ke publik tahun 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) -- khususnya pasal 27 ayat 3 -- dianggap telah membungkam kebebasan warga untuk berekspresi di internet. Apalagi Benny Handoko, pemilik akun twitter @benhan hari ini divonis bersalah karena mencemarkan nama baik anggota DPR M Misbakhun.

Karena itulah tiga organisasi masyarakat sipil lain yaitu ICT Watch, SAFENET dan ELSAM mendesak agar UU tersebut direvisi dan masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas oleh DPR baru masa bakti 2014-2019.

"Revisi UU ITE telah gagal masuk dalam agenda Prolegnas 2009-2014. Kini saatnya semua pihak harus sama-sama mendorong agar revisi UU ITE bisa menjadi salah satu prioritas di Prolegnas 2014-2019," ujar Donny B.U., Direktur Eksekutif ICT Watch melalui keterangan tertulis.

Donny juga mengimbau jika revisi UU ITE nanti akhirnya masuk dalam Prolegnas berikutnya, maka pembahasannya harus dilakukan secara multi-stakehoder.

Donny menilai pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan pasal 'melankolis'. "Pasal tersebut adalah fasilitas yang disediakan negara bagi mereka yang melankolis dan ingin memanjakan egonya," ujar Donny.

Pasal tersebut sudah berulang kali digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menekan pihak lain yang tidak sepaham. Hal ini dapat menyebabkan chilling effect, yaitu kekuatiran untuk berekspresi dan/atau berbeda pendapat di Internet karena adanya ancaman sanksi legal dari negara.

Lembaga studi kebijakan dan advokasi ELSAM mendata, hingga saat ini ada sekitar 32 kasus pembungkaman kebebasan berekspresi di dunia maya. Bahkan ada kecenderungan pasal 27 ayat 3 UU ITE digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, seperti pejabat atau tokoh, untuk membungkam yang kritis.

Pasal 27 Ayat 3 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jangkauan pasal ini jauh sampai dunia maya. (dew)


Baca juga:
Kasus @Benhan Bungkam Kebebasan Berekspresi di Internet?
@Benhan Si 'Pengumbar Misbakhun Perampok Century' Hadapi Vonis
Ngetwit Soal Misbakhun, @benhan Dibui 6 Bulan, 1 Tahun Percobaan

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya