Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai krisis listrik yang terjadi di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) akan berdampak buruk pada perekonomian wilayah itu. Hal itu karena, krisis listrik akan memperlambat pertumbuhan makro ekonomi.
"Krisis listrik merugikan konsumen, memperlambat pertumbuhan makro ekonomi. Ini harus diwaspadai," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, saat dihubungi Liputan6.com, yang ditulis Selasa (1/4/2014).
Pertumbuhan konsumsi listrik di Sumatera Bagian Utara naik 10%-11% per tahun. Kebutuhan listrik Sumatera Bagian Utara mencapai 1.650 MW, tidak sebanding dengan kapasitas listrik yang dihasilkan yakni 1.400 MW.
Oleh karena itu, Tulis melihat, krisis listrik di Sumatera bagian utara merupakan keadaan darurat. Ia mengharapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat turun langsung menangani masalah krisis listrik tersebut.
Selain itu, ia juga menuturkan agar pemerintah tidak melimpahkan masalah krisis listrik Sumbagut ke PLN. Menurut Tulus, saat ini PLN sedang terjepit persoalan isu kriminalisasi pembangkit listrik. "Ketakutan kriminalisasi pembangkit listrik memperparah krisis," kata dia.
Wilayah lain yang terancam krisis listrik antara lain Sumatera Barat dan Lampung. Ia berharap sebelum pergantian pemerintahan, permasalahan krisis ini mestilah bisa teratasi. "Sebelum presiden turun, permasalahan listrik harus bisa dikuasai," ujar Tulus.
Advertisement
Krisis listrik terjadi di Sumatera Bagian Utara ini karena sejumlah faktor antara lain penggunaan listrik oleh masyarakat yang meningkat. Penggunaan listrik meningkat itu tidak didukung dengan pasokan memadai. Selain itu, terbatasnya akses transmisi dan pemasokan BBM juga menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan listrik.