Punya Program Spektakuler, Dari Mana Jokowi & Prabowo Dapat Duit?

Jokowi sulit cari pinjaman luar negeri karena nasionalis sekali. Lalu Prabowo punya visi misi mengurangi utang luar negeri di akhir 2019.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 30 Mei 2014, 13:09 WIB
Diterbitkan 30 Mei 2014, 13:09 WIB
Jokowi-JK dan Prabowo Hatta (2)
Jokowi-JK dan Prabowo Hatta (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior CSIS, Pande Raja Silalahi menyatakan, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden (wapres) yakni Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa harus berpikir keras mencari dana untuk merealisasikan visi misi masing-masing.

Visi misi yang diusung Jokowi-JK yang paling disoroti adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada 2019.

Jokowi dan JK bakal membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer (km) dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru, mendirikan 10 bandara baru  serta membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruh.

Sedangkan visi misi ekonomi Prabowo-Hatta, diantaranya meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp 35 juta menjadi minimal Rp 60 juta merupakan salah satu visi dan misi dari pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa.

Khusus untuk ekonomi ditargetkan bisa tumbuh 7% per tahun menuju pertumbuhan di atas 10%, dengan strategi pertumbuhan ekonomi tinggi berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan melalui sektor produksi.

Menciptakan 2 juta lapangan kerja per tahun, membangun 2.000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, pembangunan 3.000 km jalan baru, 4.000 km rel kereta api.

Pande mengapresiasi visi misi pasangan tersebut yang menekankan sisi kerakyatan. Namun terpenting bagaimana cara mengimplementasikan program-program ekonomi itu.   

"Bagaimana mencapainya? Dari mana uangnya? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan terbatas, dan paling banyak tersedot untuk membiayai subsidi. Jadi perlu cari pendanaan yang lain," ujarnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Salah satu cara, tambah Pande, berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan utang luar negeri. Sayangnya, dia mengamati bakal capres dan cawapres itu tak akan membiarkan utang luar negeri semakin menumpuk.

"Jokowi sulit mencari dana dengan pinjaman luar negeri karena dia nasionalis sekali. Sama dengan Prabowo-Hatta yang punya visi misi mengurangi utang luar negeri sampai dengan 2019," terangnya.

Dia menilai, kedua pasangan tersebut seolah-olah mengharamkan utang luar negeri. Padahal jika pinjaman asing ini digunakan untuk hal-hal produktif, maka hasilnya justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Padahal nggak selalu utang luar negeri haram. Kalau buat sesuatu yang produktif, maka ekonomi bisa terdongkrak ke level 7%-8%. Asal utang luar negeri jangan dikorupsi saja," tegas Pande.    

Dia berharap, agar Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta dapat mencari jalan keluar atas kebutuhan pendanaan untuk mewujudkan seluruh visi misi yang sudah digembar-gemborkan demi kesejahteraan rakyat.

"Kita tunggu saja target yang menyeluruh dari kedua pasangan ini. Harus secara komprehensif dan menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong," tandasnya. (Fik/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya