Tol Laut Jokowi-JK Lebih Efektif Dibanding Jembatan Selat Sunda

Konsep tol laut Jokowi ini bukan berupa jalan raya, melainkan melainkan kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 17 Jun 2014, 18:07 WIB
Diterbitkan 17 Jun 2014, 18:07 WIB
Jembatan Selat Sunda
(foto: Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Debat Calon Presiden (Capres) pada Minggu, 15 Juni 2014, salah satu program yang menjadi sorotan Capres Joko Widodo adalah soal pembangunan tol laut yang menghubungkan Sumatra hingga Papua.

Konsep tol laut Jokowi ini bukan berupa jalan raya, melainkan melainkan kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan.

Tim Ahli Ekonomi Jokowi Jk Wijayanto Samirin mengatakan, program tol laut yang dicanangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla diklaim lebih efektif ketimbang proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Dia menyebutkan, mengukur anggaran pembangunan JSS hampir sebesar Rp 180 triliun, hampir sama dengan membangun infrastruktur tol laut yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.

"Daripada Rp 180 triliun untuk bangun JSS, hampir sama dengan tol laut," kata kata Wijayanto di Media Center Jokowi JK,Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Wijayanto menyatakan, dampak ekonomi dari pembangunan tol laut juga lebih merata. Pasalnya, tol laut menghubungkan seluruh wilayah  Indonesia mulai dari Sumatra sampai Papua. Sedangkan JSS hanya menghubungkan dua pulau saja yaitu Jawa dan Sumatra.

"Lebih baik kita kembangkan tol laut ini, program ini tidak kalah dengan JSS. Tol laut ini bisa meratakan perekonomian Indonesia," ungkapnya.

Wijayanto menambahkan, dengan tol laut ini akan ada perbaikan jaringan logisitik dan menekan biaya biaya logisitik.

"Untuk mengurangi biaya logistik,  Jokowi JK berencana mengembangkan jaringan transportasi terpadu. Transportasi laut terkoneksi secara efisien dengan jalan dan rel kereta api," jelasnya.

Jokowi-JK menargetkan penurunan biaya logistik minimal 5 persen per tahun sehingga biaya logistik Indonesia hampir sama dengan Thailand pada 2019.

"Pada 2013, biaya logistik Indonesia setara dengan 27 persen produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dari Thailand 15,2 persen, Malaysia 13 persen, dan Singapura 8,5 persen," pungkasnya. (Pew/Ndw)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya