19 Proyek Infrastruktur Gagal di Pemerintahan SBY?

Pemerintah akan mengebut sejumlah proyek infrastruktur sebelum Oktober 2014.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 30 Jun 2014, 18:59 WIB
Diterbitkan 30 Jun 2014, 18:59 WIB
3 Tantangan Infrastruktur di Indonesia
Dalam hal daya saing infrastruktur jalan, Indonesia saat ini berada pada pada posisi 87 dari seluruh negara di dunia.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan konstruksi 19 proyek infrastruktur tak mampu direalisasikan pada 2014. Mega proyek tersebut akan diserahkan kepada pemerintahan baru.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengakui, ada 35 proyek infrastruktur prioritas yang rencananya dimulai konstruksi (ground breaking) sebelum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir.

"Sebenarnya ada 35 proyek, tapi yang 19 proyek dianggap tak akan selesai sebelum Oktober ini, misalnya Waduk Jatiluhur. Jadi diselesaikan oleh pemerintahan baru," ujar Dedy saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Meski tak menyebut secara detil 19 proyek tersebut, namun dia menjelaskan ada 16 proyek infrastruktur yang bakal dikebut sebelum Oktober 2014, antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)
2. Pembangunan Bandara Kertajati
3. Pembangkit Listrik Mulut Tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan
4. Pembangunan Kabel Listrik Bawah Laut dan Transmisi di Sumatera dan Jawa Bali
5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu
6. Pembangunan Jalur Kereta Api Batubara Kalimantan Tengah
7. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan Airport baru untuk Jakarta
8. Waduk Jatigede
9. Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung
10. Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing
11. Pembangunan Tol Trans Sumatera
12. Pembangunan Jalur Lingkar Layang Jakarta
13. Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
14. Pembangunan Jalan Pintas Palu-Parigi
15. Pembangunan Kereta Api Sulawesi
16. Pembangunan PLTU Takalar

"Targetnya proyek-proyek itu sebelum Oktober sudah ground breaking atau terselesaikan masalahnya. Ini semua sudah disepakati dalam rakor bersama menteri-menteri terkait," tandas Dedy. (Fik/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya