CT Tak Akan Singgung Harga BBM Saat Ketemu Tim Jokowi

Lewat surat edaran, Presiden menunjuk tiga menteri untuk mewakili pemerintah SBY bertemu dan menyampaikan arahan serta membantu Tim Jokowi.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 05 Sep 2014, 19:52 WIB
Diterbitkan 05 Sep 2014, 19:52 WIB
ANTREAN SPBU - Liputan6 Pagi
Sejumlah warga membawa jeriken ketika antre untuk membeli BBM bersubsidi hingga keluar area SPBU di Kota Kediri, Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Rudi Mulya)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianChairul Tanjung (CT) mengaku akan mengajak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dalam pertemuan dengan Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla pekan depan. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

CT mengaku, dalam surat edaran, Presiden telah menunjuk tiga menteri untuk mewakili pemerintah SBY bertemu dan menyampaikan arahan serta membantu Tim Transisi Jokowi-JK. Pertemuan antara tiga menteri dengan Tim Transisi akan berlangsung secara terpisah, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

"Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dan saya Menko Perekonomian digabung dengan Menko Kesra Agung Laksono. Jadi nanti saat pertemuan pekan depan, saya akan mengundang Pak Menko Kesra untuk bersama bertemu Tim Transisi," ungkap dia di kantornya, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Meskipun pertemuan harus tertunda, namun CT menegaskan, tak akan ada tatap muka langsung antara Tim Transisi Jokowi dengan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). "Nggak ada karena dalam gaya Pak SBY, semua centralized di pintu-pintu yang sudah disediakan," harapnya.

Terkait poin-poin apa saja yang akan dibahas bersama Tim Transisi Jokowi, dia enggan membocorkannya termasuk apabila ada informasi yang ingin diketahui Tim Transisi soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Dalam masa transisi ini saya sebagai pejabat pemerintah, saya tak ingin mencampuri atau memberikan hal yang ini (kenaikan harga) untuk pemerintah yang akan datang. Tapi nanti kalau sudah tak jadi pejabat, jika diminta saya akan memberikan masukan yang baik," terangnya.

Sementara untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, kata CT, dapat dilakukan oleh fraksi pendukung Presiden terpilih di parlemen. Jika ingin mengubahnya pun, tambahnya, dapat dilakukan pada Januari 2015.

"Kalau pemerintahan Jokowi-JK punya kebijakan, silahkan dilaksanakan 20 Oktober ini. Tidak baik kalau kebijakan yang diambil pemerintah sekarang yang merupakan kewenangan diminta untuk menyesuaikan sesuai visi misi yang akan datang," tandas dia. (Fik/Nrm)

 

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya