Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Jokowi Belum Keluar

"Anggaran negara untuk kendaraan dinas bagi para menteri belum ada yang dikeluarkan sedikit pun," ujar Sekretaris Mensesneg, Taufik S.

oleh Sugeng Triono diperbarui 10 Sep 2014, 21:34 WIB
Diterbitkan 10 Sep 2014, 21:34 WIB
Mulai Tahun Depan Mercedes Produksi C Class di Afrika Selatan
Manufaktur Mercedes yang terletak di East London memiliki kualitas tak kalah dengan pabrik utama yang ada di Jerman.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sekretaris Negara memastikan pihaknya belum mengeluarkan anggaran negara untuk kendaraan dinas para pejabat negara yaitu Mercedes Benz (Mercy). Pihaknya baru menentukan lelang kendaraan dinas sehingga belum ada kontrak dilakukan.

"Anggaran negara untuk kendaraan dinas bagi para menteri, pejabat setingkat menteri belum ada yang dikeluarkan sedikit pun. Kementerian Sekretaris Negara hanya melakukan lelang secara transparan dan sudah menentukan pemenang," ujar Sekretaris Mensesneg, Taufik Sukasah, Rabu (10/9/2014).

Ia menuturkan, jadi belum ada kontrak yang dilakukan, dan tidak ada sedikit pun anggaran keluar untuk kendaraan. Taufik menjelaskan, pihaknya menyiapkan kendaraan dinas setiap akhir kabinet untuk pemerintahan baru.

Akan tetapi mengingat dinamika berkembang di publik dan tidak terjadi kesalahpahaman maka pengadaan kendaraan dinas ini perlu penyesuaian.

"Seiring dengan aspirasi publik sesuai arahan mensesneg yang dilaporkan Presiden memutuskan kendaraan dinas menteri dan tidak setingkat menteri tidak dilanjutkan," kata Taufik.

Pihaknya pun telah menyampaikan hal itu kepada manajemen Mercedes Benz Indonesia. Menurut Taufik, pihak Mercedez memahami hal tersebut. Kini pengadaan kendaraan dinas tersebut diserahkan kepada pemerintahan baru.

"Dengan tidak dilanjutkan untuk pengadaan pelelangan diserahkan kepada pemerintahan yang akan datang," ujar Taufik.

Mengingat hal tersebut, kendaraan dinas yang telah dipakai oleh pejabat lama akan kembali ditarik, Taufik menuturkan, kemungkinan kendaraan itu digunakan pemerintahan baru. Adapun anggaran sekitar Rp 104 miliar akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. (Sugeng Triono/Ahm)

 

 

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya