Tantangan Utama Pemerintah, Ketimpangan Akses Internet dan Rentannya Keamanan Siber

Liputan6.com, Yogyakarta Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Syaifa Tania, menyebut tantangan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah masih adanya ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber. Tania mengatakan untuk memajukan masyarakat digital, UGM memberikan solusi seperti mata kuliah kecerdasan digital, literasi digital, dan advokasi kebijakan AI. “Semua itu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan literasi teknologi,” kata Tania dalam pembukaan diseminasi riset Digital Society Week (DSW) 2024 di Auditorium FISIPOL UGM, Senin 30 September 2024.

Sementara, Andianto Haryoko Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan pendapat yang sama. Menurutnya, Bappenas menekankan perlunya memperbaiki infrastruktur TIK dan sumber daya manusia (SDM) serta mengembangkan literasi digital dan platform dukungan digital. “Langkah-langkah ini ditujukan dengan harapan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Andianto.

Government Affairs and Public Policy Manager, Google Indonesia, Agung Pamungkas, mengatakan tantangan sosial dapat dihadapi dengan teknologi dengan kecerdasan buatan atau AI. Ia memastikan bahwa AI tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada penyelesaian masalah sosial yang nyata.

Soal ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber Agung sepakat pemerintah harus fokus pada regulasi yang ada dan memberdayakan lembaga yang sudah terbentuk. Lalu mengadopsi kerangka regulasi yang proporsional dan berbasis risiko, mempromosikan pendekatan interoperable terhadap standar dan tata kelola AI, serta memastikan kesetaraan ekspektasi antara sistem AI dan non-AI.

Kegiatan diseminasi yang bertajuk “Navigating the Dynamics Between Digital Technologies and Digital Society in Indonesia” ini diselenggarakan oleh Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL). Kegiatan ini untuk menjembatani inovasi teknologi dengan tantangan sosial-budaya dalam upaya menciptakan masyarakat digital yang lebih inklusif.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Pengajaran FISIPOL, Fina Itriyati, mengapresiasi kontribusi, konsistensi, dan komitmen CfDS dalam melakukan riset transformasi digital. Selama 10 tahun terakhir, FISIPOL telah menyelenggarakan ratusan research week, termasuk Digital Society Week yang ditangani oleh CfDS.

Melalui DSW, Fina berharap agar hasil riset dapat menjangkau masyarakat dan tidak hanya di ranah akademik saja. Sehingga dapat menjadi solusi mengatasi ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber di Indonesia. “Ini adalah inisiasi luar biasa, akan ada banyak riset yang bisa dipelajari dari para peneliti,” ujar Fina.