Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mendesak manajemen PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menunjuk Pelaksana Tugas Komisaris Utama (Plt Komut) untuk menggantikan Sukardi Rinakit. Hal ini menyusul penolakan Relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai orang penting di perbankan pelat merah tersebut.
"Jadi perlu ditunjuk Plt Komut sampai digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Antara penunjukkan Plt dengan RUPS-LB selang satu bulan sebagai formalitas saja," ujar Said saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Minggu (5/4/2015).
Baca Juga
Penunjukkan Plt Komut, kata dia, disepakati oleh para Komisaris BTN dalam rapat Dewan Komisaris. Said menambahkan, sosok yang ditunjuk Plt Komut berasal dari Komisaris.
Advertisement
Komisaris BTN saat ini, antara lain, Kamaruddin Sjam, Amanah Abdulkadir, Agung Kuswandono, Lucky Fathul Aziz, Catherinawati Hadiman dan Arie Coerniadi.
"Komisaris-komisaris BTN menyepakati siapa Plt, lalu hasilnya segera dilaporkan ke Kementerian BUMN," ujar Said.
Seperti diberitakan sebelumnya, BTN telah menunjuk Pengamat Politik, Sukardi Rinakit sebagai Komut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 24 Maret 2015). Namun berita yang telah menyeruak ini dibantah oleh Sukardi, meskipun perombakan komisaris sudah diputuskan pemegang saham
Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) tersebut menampik penunjukan jabatan Komisaris Utama BTN, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Mardiasmo. Â
"Sejak semula saya tidak bisa menerima posisi Komisaris Utama BTN," tegas Sukardi dalam keterangan resminya.
Penolakan Sukardi mengisi jabatan penting di sebuah perusahaan pelat merah karena idealismenya. "Saya tidak mau menerima pekerjaan dengan kepala kosong. Jadi saya bukan Komut BTN seperti yang ramai diberitakan," kata dia. (Fik/Ahm)