Pemprov DKI Jakarta Hati-hati Beri Lahan untuk Proyek LRT

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak gegabah memberikan tanah ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk membangun transportasi massal dengan Light Rail Transit (LRT).

Deputi Gubernur Industri Perdagangan dan Transportasi DKI Jakarta, Sutanto mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempertimbangkan skema penggunaan lahan untuk LRT.

"Bisa saja dia (Adhi Karya) beli dia sewa, saya tidak tahu apakah bisa DKI Jakarta memberi gratis," kata  Sutanto, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Sutanto mengungkapkan, kebimbangan Pemerintah Provinsi DKI menentukan skema penggunaan lahan. Hal itu lantaran Adhi Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak menggarap proyek subsidi saja tetapi juga proyek komersial. Jika lahan tersebut dipinjamkan gratis maka akan menimbulkan masalah baru.

"Bukan tidak mau. Kami tidak ingin ada legal basis, Adhi Karya bukan BUMN pada PSO saja tapi berbasis komersial, artinya kalau DKI Jakarta bisa pinjamkan itu gratis pada Adhi Karya kita bisa beri gratis pada yang lain. Ini yang kita harus hati-hati karena aset negara," ujar Sutanto.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga masih mempertimbangkan penggunaan ruang terbuka hijau yang akan digunakan fasilitas LRT tersebut.

"Misal tanah kita di Cibubur-Cawang itu ruang terbuka hijau, kita kaji dulu secara lingkungan. Ada Undang-undang Ibu Kota memiliki 30 persen ruang terbuka hijau dan DKI Jakarta belum memiliki," tutur Sutanto.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pertemuan kembali dengan pihak PT Adhi Karya Tbk. "Saya kira Kementerian Perhubungan tidak bahas solusinya. Kita yang bahas dengan Adhi Karya itu tanah kita," kata Sutanto. (Pew/Ahm)