Pengusaha Kapal Ungkap Tantangan di‎ Industri Maritim RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki misi untuk mengembalikan kejayaan industri maritim di Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan membuat tol laut.

Namun hingga saat ini, apa yang dijanjikannya tersebut masih hanya sebatas pembangunan infrastruktur. Belum ada kebijakan terkait pelonggaran dan peningkatan daya saing bagi para pelaku industri maritim.

Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengaku justru hal itulah yang menjadi tantangannya sebagai Ketua Umum untuk dapat mendiskusikannya kepada pemerintah.

"MEA ini sudah dekat kita ini memiliki kemampuan besar untuk bersaing, tapi kondisi dan regulasi yang ada seperti perpajakan, tarif, dan BBM membuat kita sulit bersaing, ini yang menjadi tantangan yang harus terus kita perjuangkan," kata Carmelita dalam keterangannya, Jumat (26/6/2015).

Padahal selama ini dunia pelayaran Indonesia tengah dalam tren pertumbuhan yang cukup signifikan.‎ Data Kementerian Perhubungan 2014, mencatat jumlah kapal niaga nasional sebanyak 14.150 unit atau tumbuh 134 persen jika dibandingkan 31 Mei 2005 yang sebanyak 6.041 unit.

Kapasitas terpasang kapal niaga nasional pada bulan Juli 2014 mencapai 20,1 juta gross ton (GT) atau tumbuh 254 persen dibandingkan pada tahun 2005 yang hanya 5,67 juta GT.

Selain itu, jumlah perusahaan pelayaran nasional juga terus meningkat. Pada Juli 2014, populasi pelayaran nasional sebanyak 3800 atau mengalami pertumbuhan 93 persen dibandingkan tahun 2005 sebanyak 1591 perusahaan.

‎Pelayaran nasional juga sudah sanggup membeli kapal-kapal yang memerlukan investasi sangat mahal serta berteknologi canggih seperti kapal jenis Platform Service Vessel, Anchor Handling Tug and Supply di atas 12 ribu horse power, Verry Large Gas Carrier, kapal untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas laut, kapal penunjang kegiatan konstruksi lepas pantai dan kegiatan survei minyak dan gas bumi.

"Kita akan terus memeprjuangkan permasalahan anggota (pengusaha), sampai mengusulkan kebijakan fiskal dunia pelayaran, terahir kita menolak revisi PPN final menjadi non final dan berhasil, tapi masih banyak juga perjuangan yang sedang dilakukan, ini membutuhkan kesinambungan," papar Carmelita.

Sebagai pelaku industri perkapalan, Carmelita meminta kepada pemerintah untuk mengimbangi setiap pembangunan infrastruktur maritim dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaku industri maritim itu sendiri. Ini menjadi dasar yang penting dalam membangkitkan kejayaan maritim Indonesia. (Yas/Ndw)