Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha dalam negeri menanti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pergantian susunan kabinet atau reshuffle. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, reshuffle ini diperlukan jika melihat belum adanya tanda-tanda perbaikan kondisi ekonomi Indonesia.
"Melihat pertumbuhan ekonomi saat ini, reshuffle ini kami perlukan dan dinanti," ujarnya di Wisma Elang Laut, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Dia menjelaskan, dalam tim ekonomi pemerintah, belum terlihat adanya sosok yang mampu memimpin tim untuk perbaikan kondisi ekonomi. "Ke depan kita perlu leadership yang lebih terlihat. Karena kadang kita tidak lihat ini dalam tim ekonomi itu," lanjutnya.
Akibat tidak ada yang mampu memimpin tim ekonomi, masing-masing menteri di sektor ekonomi terkesan membuat aturan yang justru saling tumpang tindih dengan kementerian lain.
"Kebijakanya yang dibuat masing-masing kementerian sifatnya adhoc. Semua bikin kebijakan dan tidak terintegrasi. Masing-masing keluarkan kebijakan untuk sektornya tapi berdampak buruk ke sektor lain. Ego sektoralnya masih ada," kata dia.
Salah satu kebijakan yang dianggap memberikan dampak negatif bagi sektor lain seperti soal larangan ekspor mineral mentah. Kebijakan ini tidak didukung oleh kebijakan di sektor lain sehingga kita diterapkan berdampak negatif bagi ekspor Indonesia.
"Misalnya pelarangan ekspor mineral harus dibarengi kesiapan perusahaan bangun smelter, sehingga ketika berlaku tidak ada dampak negatifnya, kita tidak rugi dalam ekspor. Ketika dibuat aturan ini, tidak ada kebijakan pendukungnya. Akibatnya kita jadi rugi dua kali," jelasnya.
Menurut Suryo yang paling bertanggungjawab akan hal ini seharusnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Seharusnya kementerian ini bisa mensingkronkan segala kebijakan yang dibuat oleh masing-masing kementerian dibawahnya.
"Tim ekonomi seharusnya memberikan dampak positif pada pasar. Ke depan kita usulkan agar lebih singkron. Semua harus melalui satu pintu. Misalnya semua kebijakan harus melalui kantor Menko, dikaji dulu, nanti dia (Menko Perekonomian) yang validasi. Jangan keluarkan kebijakan tanpa ada kajian yang mendalam," tandasnya.
Ego Sektoral Masih Terlihat Antar Kementerian
Salah satu kebijakan yang dianggap memberikan dampak negatif bagi sektor lain seperti soal larangan ekspor mineral mentah.
diperbarui 06 Jul 2015, 21:39 WIBDiterbitkan 06 Jul 2015, 21:39 WIB
Suasana Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/4/2015). Agenda tersebut membahas RKP 2016 dan pengarahan kepada menteri kabinet kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Link Live Streaming Liga Champions Real Madrid vs AC Milan, Mau Mulai di Vidio
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 6 November 2024
Bila Terpilih Menang Pilpres AS 2024, Apa yang Akan Dilakukan Kamala Harris dan Donald Trump?
Budi Arie soal Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis: Kalau Bisa Tak Ada yang Impor
Belum Lengkap, Kejari Bandar Lampung Kembalikan Berkas Perkara KDRT Selebgram Anastasia Noor
Link Live Streaming Liga Champions Sporting CP vs Manchester City, Liverpool vs Bayer Leverkusen: Sebentar Lagi Tayang di Vidio
Irish Bella Syukuran Rumah Baru, Ini Doa dan Amalan yang Dianjurkan dalam Islam
Sinopsis Mission: Impossible 8, Berikut Daftar Pemeran dan Fakta Menariknya
Kisah Habib Soleh Tanggul Berjumpa dengan Nabi Khidir AS, Karomah Wali
Waspada, BMKG Prediksi Sebagian Besar Wilayah Sulut Berpotensi Cuaca Ekstrem
Siapa yang Akan Secara Resmi Menyatakan Pemenang Pilpres AS 2024?
Deretan Mitos Gunung Salak, Salah Satunya Istana Gaib