DPR Bekukan Suntikan Modal Rp 40,4 Triliun ke BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 memutuskan membekukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 40,4 triliun dalam APBN 2016. Kesepakatan ini diambil setelah sebagian besar fraksi di DPR memberikan catatan terhadap PMN terbesar sepanjang sejarah itu.

Salah satu poin draft hasil lobi seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan DPR dengan pemerintah disepakati mengenai PMN dikembalikan lagi kepada komisi terkait untuk dibahas dalam APBN-Perubahan 2016.

"Draft ini bisa disetujui sebagai sebuah kesimpulan. ‎Dan ini dapat disetujui sebagai sebuah kesimpulan," tegas Pimpinan Sidang Taufik Kurniawan saat mengesahkan RUU APBN menjadi UU APBN 2016 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015) malam.

Itu artinya, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, kucuran PMN terhadap puluhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan ditunda sampai pembahasan kembali dalam APBN-P 2016. Sementara proses usulan APBN-P tahun depan baru akan dimulai sekitar Februari atau Maret 2016.

"Ya (ditunda). Jadi baru nanti akan dibahas ketika APBN-P 2016 masuk. PMN kan masuk di pos pembiayaan, jadi tidak bisa dipindah ke atas. Berarti semua postur tidak akan berubah," ujarnya.  

Ia mengaku, penyaluran suntikan modal kepada BUMN perlu dilakukan pembahasan ulang dengan Komisi terkait dan pemerintah. Untuk diketahui, total alokasi PMN di RAPBN 2016 senilai Rp 48,38 triliun di RAPBN 2016.

Rinciannya, suntikan modal Rp 40,42 triliun dialokasikan untuk 24 BUMN, PMN kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional Rp 3,90 triliun dan PMN lainnya Rp 4,06 triliun.

"Mudah-mudahan kita akan mengajukan APBN-P 2016 dengan cepat, mungkin nanti dibicarakan ulang. Yang pasti (PMN) tidak akan dicabut, tapi tidak akan dieksekusi alias ditunda sampai APBN-P saja. Nanti dibahas lagi," tambah Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Askolani menegaskan, bahwa penundaan PMN tersebut tidak akan mengganggu program-program besar pemerintah Joko Widodo (Jokowi), seperti pembangkit listrik 35 ribu Mw oleh PT PLN (Persero) dengan kucuran PMN Rp 10 triliun dan BUMN lain.

"Tidak akan ada kendala kok, yang selama ini saja belum dicairkan semua tidak apa. BUMN sudah biasa kok, kan dia tidak rugi-rugi betul. Jadi tidak akan mengganggu program pemerintah," tandasnya. (Fik/Ndw)