Kesalahan Fatal Ini Bikin RI Harus Mengemis Uang Masuk

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyatakan upaya Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 7 persen selama 5 tahun ke depan akan penuh lika-liku.

Bahkan JK membeberkan beberapa kesalahan utama bangsa ini, sehingga mudah terguncang saat ekonomi dunia melambat.

"Menuju target pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak bisa langsung. Kecuali ada mukjizat, atau perubahan mendadak di dunia ini. Tapi kita harus mencari masalah dan solusinya," tegas JK saat memberi arahan di Tempo Economic Briefieng, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Dia menyebut dua kebijakan bangsa Indonesia yang selama ini salah dan perlu diperbaiki agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Pertama, negara ini sangat bergantung pada ekspor komoditas atau barang-barang mentah selama puluhan tahun. Padahal, kondisi ini amat rentan terhadap gejolak perekonomian dunia.

"Jadi fundamental yang harus diperbaiki, kita harus bergerak dengan larangan ekspor mineral dan barang tambang mentah. Ini sudah kita benahi akibat kesalahan di masa lalu," jelas dia.

Beruntung, kata JK, Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah saat harga komoditas tengah jatuh sehingga tidak banyak tantangan yang dihadapi.

Bayangkan, lanjut dia, bila aturan ini terbit ketika era booming komoditas 5 tahun lalu, dikatakan seluruh pengusaha tambang akan berteriak.

"Jadi kita memang tepat memperbaiki kebijakan ini karena kalau mau ekspor mentah, ke negara mana dan harganya berapa," terang dia.

Kesalahan fatal kedua, tambah JK, negara sehebat Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam berlimpah hanya mampu menghasilkan devisa minim. Ironisnya, pencapaian hasil devisa Indonesia kalah dibandingkan Malaysia danThailand.

"Apa yang salah?. Ternyata kita terlalu liberal mengatur devisa. Batubara dibiarkan diekspor berkapal-kapal, sawit berton-ton, devisa atau uang yang masuk sekadarnya karena semua disimpan di Singapura dan lainnya. Ini kesalahan fatal karena akhirnya sekarang kita mengemis supaya uang tolong dimasukin ke sini, nanti diberi dihapus sanksi pidana pajak," tegasnya.

Untuk itu, JK menegaskan, Indonesia perlu memperbaiki sistem pengaturan devisa supaya bangsa ini bisa mewariskan sebuah manfaat kepada anak cucu.

"Ekspor kayu hasilnya banjir, ekspor batu bara hasilnya lubang-lubang, ekspor sawit hasilnya asal. Ini fatal, tidak boleh terulang lagi. Masak rakyat dapat sisanya yang berbahaya. Jadi jangan mau dibelenggu kepentingan pasar," tandas JK. (