Apa Kabar Program Mobil Pedesaan?

Liputan6.com, Jakarta Program mobil pedesaan yang telah diwacanakan sejak 2010 lalu hingga saat ini belum juga teralisasi dan diproduksi secara massal. Padahal adanya moda angkutan ini di wilayah pedesaan dinilai akan membantu pergerakan roda ekonomi di desa.

Direktur Jenderal ‎Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan ‎hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian soal definisi dari mobil pedesaan tersebut. Menurutnya harus ada perbedaan antara mobil pedesaan dengan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang telah diproduksi saat ini.

"Kita masih berusaha mendefinisikan dengan persamaan pengertian. Tentunya harus ada perbedaan makna dengan yang ada sekarang. Sekarang kami coba definisikan kembali," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Dia menjelaskan, sebelum diproduksi secara massal, sebuah produk harus memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai. Begitu juga dengan mobil pedesaan ini. Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan perencanaan secara rinci terkait pengembangan mobil pedesaan ini. Dengan demikian diharapkan ada investor dengan modal besar yang mau mengembangkan kendaraan jenis ini di Indonesia.

"Sebenarnya yang mau ditargetkan di angkutan pedesaan apa. Tentu kita nggak mau mengulang kesalahan lalu soal mobil nasional yang kemudian berdampak kurang baik pada investasi industri otomotif," tandasnya.

Seperti diketahui, pada awal tahun lalu Menteri‎ Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir menyatakan produksi mobil angkut untuk masyarakat di pedesaan akan dimulai pada tahun ini.

Rencananya kendaraan dengan kapasitas Mesin di bawah 1.000 cc tersebut akan dibanderol dengan harga berkisar antara Rp 70 juta hingga Rp 80 juta per unit. Namun hingga saat ini program mobil pedesaan tampaknya masih jalan di tempat.

"Mobil multiguna pedesaan, kemarin habis dirapatkan dengan Pak Presiden. Rencananya 2016 bisa diproduksi. Kalau untuk pabrik akan dikaji dulu," kata Nasir.