Penantian Warga Nias untuk Nikmati Listrik Kembali

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Nias harus panjang sabar menghadapi pemadaman listrik yang terjadi selama hampir dua minggu. Krisis listrik di Nias terjadi sejak awal April 2016 hingga 12 April 2016. Nias mengalami krisis listrik sebanyak 74,07 persen atau sebesar 20 MW dari total beban puncak sebesar 24 MW.

Krisis listrik di Nias bermula ketika pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sewa American Power Rent memberhentikan operasi mesin tersebut pada Jumat 1 April 2016 malam pukul 22.21 WIB.

Padahal PLN telah melakukan pertemuan dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Plus dan pemilik PLTD sewa, dan disepakati perpanjangan sewa selama satu tahun. PLN Wilayah Sumatera Utara juga telah melakukan audiensi ke kantor Gubernur Sumatera Utara.

Namun pemadaman tetap terjadi lantaran dua PLTD sewa berkapasitas 2x10 MW berhenti. PLN pun mengambil tindakan dengan mendatangkan 17 genset dengan total kapasitas 1,25 Mega Volt Ampere (MVA) dari luas Nias.

PLN pun meminta maaf atas pemadaman yang terjadi. Sejumlah langkah baik jangka pendek dan menengah dilakukan PLN untuk mengatasi krisis listrik tersebut.

Apalagi krisis listrik Nias yang terjadi membuat masyarakat mengajukan protes bahkan hingga menduduki kantor PLN. Kompensasi pun diberikan atas gangguan listrik yang terjadi lebih dari sepekan itu untuk masyarakat Nias.

Kompensasi itu berupa potongan biaya pembayaran listrik untuk rekening listrik pada April. Jumlah kompensasi diberikan mencapai 20 persen.

Lalu apa saja penyebab krisis listrik di Nias? Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PLN? Berikut rangkumannya seperti ditulis Kamis (14/4/2016)

Penyebab Listrik Padam

Pemadaman listrik di Nias terjadi lantaran dua PLTD sewa 2x10 MW yang berada di Nias berhenti operasi. Kedua mesin PLTD itu terletak di Moawo dengan kapasitas 10 MW dan Idanoi dengan kapasitas 10 MW.

Penyedia jasa sewa PLTD Nias melakukan pemutusan sepihak secara tiba-tiba sebelum jatuh tempo. Padahal seharusnya sesuai kontrak dua bulan sebelum jatuh tempo.

PLN pun menyatakan kalau pihaknya telah memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Karena PLN tidak mempunyai tunggakan dan semua tagihan yang sudah masuk telah diselesaikan pembayarannya di Nias.

Kontrak sewa PLTD telah berakhir pada 25 Maret 2016, dan pembayaran tahap I telah dilakukan oleh PLN pada 24 Maret 2016 sebesar Rp 9,4 miliar. Sisa pembayaran tahap II dilakukan pada 1 April 2016 sebesar Rp 5,3 miliar.

Kewajiban PLN terhadap penyedia sewa pun telah dipenuhi. Namun, pihak penyedia sewa PLTD tiba-tiba menghentikan operasinya. Akibatnya Nias alami krisis listrik 74,07 persen atau sebesar 20 MW dari total beban puncak sebesar 24 MW.

Langkah PLN Atasi Pemadaman Listrik

Dalam kunjungan kerja ke Nias, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan PLN telah menyusun langkah-langkah untuk mencegah pemadaman listrik kembali terulang. Ke depan, ada tambahan daya listrik sebesar 25 Mega Watt (MW) pada 2017 untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Nias.

"Rasio elektrifikasi di sini memang masih rendah, tapi bukan berarti PLN tidak melakukan apa-apa. Sebagai perusahaan terbatas tentu mempunyai hitung-hitungan tertentu dan tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tapi ada kondisi-kondisi sehingga masalah korporasi harus mengalah," kata Sudirman.

PLN terus berupaya untuk mengatasi pemadaman listrik di Nias. Pertama, PLN mendatangkan mendatangkan 17 genset berkapasitas 1,25 MW.

Rincian 10 genset pada gelombang 1 berkapasitas 650 kVA yang diambil dari seluruh Area di Wilayah Sumut di antaranya dari Sibolga 6x50 kVa, Binjai 3x100 kVA, Pematang Siantar 1x100 kVA, Padang Sidimpuan 2x100 kVA + 50 kVA, Medan 1x100 kVA, Lubuk Pakam 1x100 kVA, Rantau Prapat 1x100 kVA.

Genset gelombang II sebanyak 7 genset dengan total kapasitas 600 kVA juga telah berhasil terpasang di Nias. Selain itu, PLN menyediakan genset yang berasal dari Jakarta, Riau, Medan, Sumatera Barat dan Langsa (Aceh).

Manajer Senior Public relation PLN Agung Murdifi mengatakan, pihaknya terus mengerahkan upaya agar masalah pemadaman listrik segera selesai.

PLN juga telah mengirimkan tenaga operator tambahan untuk pengoperasian seluruh mesin genset yang ada. PLN juga menambah cadangan bahan bakar minyak (BBM) dari lima hari menjadi 10 hari. Upaya tersebut merupakan langkah jangka pendek PLN.

Genset-genset yang berasal dari Sumatera Utara dan Nias diutamakan untuk mendukung kebutuhan listrik di tempat-tempat pelayanan masyarakat seperti kantor PDAM, kantor pengadilan dan kejaksaan, kantor Polres, Lapas, rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintah.

Dalam jangka menengah, PLN berupaya untuk elektrifikasi pulau Nias yakni melakukan pembelian mesin sebesar 10 MW ke Nias. Untuk mengatasi agar krisis listrik tidak terjadi lagi di Nias, pihaknya juga akan segera membangun PLTMG berkapasitas 25 MW di mana lokasi telah tersedia. Rencana operasi pada Agustus 2016.

Direktur Bisnis PLN untuk Regional Sumatera, Amir Syamsudin menjelaskan, perseroan telah mengupayakan beroperasinya kembali genset milik American Power Rent (APR) dan mendistribusikan listrik yang dihasilkan genset tersebut ke masyarakat.

"Kami juga mendistribusikan 38 genset ke Teluk Dalam dan Nias Utara supaya tegangan bisa lebih baik," terang Amir.

PLN juga akan membangun jaringan transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan pembangkit ke masyarakat. "PLN akan merevisi rencana investasi di Nias karena tiang-tiang listrik yang saat ini tersedia hanya cocok di daerah datar, sementara jaringan Nias cenderung berbukit-bukit. Diperlukan tiang dengan tambahan tinggi 9 meter," jelas Amir.

Permintaan Pemerintah Daerah dan YLKI

Bupati Nias Sukhiaulo Laoli meminta pemerintah selesaikan persoalan krisis listrik di Nias, Sumatera Utara. Pemerintah memberikan kesempatan pada swasta untuk menyediakan listrik di Nias bila PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Nias.

Laoli mengatakan, pemerintah daerah mengusulkan pada PLN agar menyediakan pasokan listrik sebesar 150 MW. Namun menurut dia, program PLN hanya 66 MW hingga 2020. Laoli menuturkan, pihaknya perlu listrik untuk membangun Nias.

"Sudah banyak perusahaan swasta yang mau masuk membangun pembangkit tapi selalu tidak bisa. Kalau ada aturan yang menghambat, mohon tinjau peraturan tersebut sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi," ujar Laoli.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga meminta pemerintah untuk memberikan sanksi kepada PT PLN (Persero) terkait krisis listrik di Pulau Nias.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui keterangan tertulisnya, Rabu 6 April 2016, mengatakan sebagai perusahaan pelat merah, seharusnya PLN bisa menjaga pasokan listrik di Nias‎. Bahkan perusahaan ini seharusnya menambah pasokan listrik, bukan malah mengurangi.

"Oleh karena itu hal ini jelas merupakan keteledoran dan miss management PT PLN, baik di level cabang, dan bahkan di level direksi‎," ujar Tulus.

Agar Krisis Listrik Nias Tak Terjadi di Daerah Lain

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan krisis listrik terjadi di Nias agar tidak terulang di daerah lain. Sudirman pun mengaku pihaknya sudah menyampaikan permintaan itu dengan melayangkan surat resmi ke PLN.

"Kami surati PLN. Kami ingatkan di Nias jangan sampai terjadi lagi. Saya ke Nias besok atau lusa. Berikutnya nanti saya sampaikan pengamatan dan problem solving‎," tutur Sudirman. (Pew/Yas/Amd/Ahm/Gdn)