Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengadakan dialog dengan para nelayan di Muara Angke mengenai proyek pulau reklamasi di teluk Jakarta.
Dalam dialog tersebut, secara keseluruhan para nelayan menolak rencana reklamasi pulau yang saat ini tengah dikerjakan oleh salah satu pengembang swasta, Agung Podomoro Land .
Salah satu nelayan menyerukan dalam pengerjaan proyek itu, tidak semua orang bisa memasuki wilayah itu. Bahkan para nelayan yang biasa berlayar melewati wilayah itu, tidak boleh menginjakkan kakinya di pulau-pulau itu.
Advertisement
Nelayan itu menuduh pihak APL‎ membatasi masyarakat masuk ke lokasi karena enggan dilakukan pengawasan. Hal ini diyakini karena proyek tersebut belum memenuhi perizinan yang memadahi dari pemerintah pusat. Hal itu senada dengan laporan yang diterimanya dari Menteri Susi.
Â
Baca Juga
"Siapa yang jagoan di sini, saya pengen tahu. Jangan sok jagoan di sini, anak buah Bu Susi juga melaporkan adanya penolakan pengawasan di proyek itu," kata Rizal Ramli sambil menggebrak meja di Tempat Pelelangan Ikan, Muara Angke, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Sebagai bagian dari wilayah daratan Pulau Jawa, Rizal menuturkan semua elemen masyarakat harus mendapatkan akses dan berhak mengawasi segala hal yang sedang dikerjakan di sekitar lingkungannya. Karena menurut dia, ini bagian dari kontrol sosial.
Untuk itu, dirinya berjanji kepada nelayan untuk segera mengirim tim pengawas demi berkantor di wilayah reklamasi demi mengawasi proyek reklamasi Jakarta.
Tim tersebut akan beranggotakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), KKP, Kepolisian dan Kodam Jaya.
"Saya minta kalau jagoannya itu APL, minggu depan harus terima tim pengawas. Harus dihentikan sekarang. Saya akan minta tim gabungan dari Bu Siti (Menteri LHK), Bu Susi (KKP), Polisi, dan kalau perlu saya minta pengawalan Kodam Jaya," tegas Rizal.(Yas/Ahm)