Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Kemenperin Butuh 1.000 PNS Minimal Lulusan D2

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka lowongan kerja untuk 1.000 pegawai negeri sipil alias PNS lulusan D2

oleh Septian Deny diperbarui 30 Mei 2016, 10:05 WIB

Diterbitkan 30 Mei 2016, 10:05 WIB

Ilustrasi (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka lowongan kerja untuk 1.000 pegawai negeri sipil alias PNS lulusan D2 untuk posisi administrasi, instruktur dan auditor pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Syarif Hidayat mengatakan, saat ini Kemenperin mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM) pada ketiga posisi tersebut. Pasalnya selama ini penerimaan PNS di kementerian tersebut lebih banyak untuk bidang teknis.

"Kita tetap mengajukan karena situasinya kan kurang sekarang. Apalagi untuk instruktur,auditor, tenaga administrasi, itu keteteran. Karena selama ini kita lebih banyak menerima pegawai yang sifatnya menguasai teknis. Nah yang non teknis ini agak sulit kita mendapatkan," ujar dia di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Syarif menjelaskan, untuk posisi administrasi, jenjang pendidikan terakhir calon PNS tidak perlu hingga sarjana strata 1 (S1). Dia mengungkapkan, untuk mengisi posisi tersebut cukup lulusan diploma 2 (D2).

"Administrasi paling tinggi D2-D3. Karena kan untuk mengelola kearsipan saja. Jadi nggak butuh yang S1. Arsip kan sangat penting, karena nanti kearsipan juga akan diaudit. Kita butuh tenaga arsip yang banyak.
Jadi nggak perlu yang terlalu tinggi, tapi menengah juga," kata dia.

Jika melihat kondisi saat ini, lanjut Syarif, pada tahun ini setidaknya Kemenperin butuh sekitar 1.000 PNS baru untuk mengisi posisi tersebut. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan menganggu kinerja Kemenperin dalam 3 tahun mendatang.

"Kalau kita hitung-hitung peneliti banyak yang pensiun di balai-balai. Kalau nggak ada penerimaan, 3 tahun lagi mungkin kita sulit untuk bekerja. Makanya kita sampaikan untuk bisa dapat. 1.000 kita usulkan," ungkap dia.

Syarif juga menyatakan kebutuhan PNS tersebut telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dirinya berharap pangajuan tersebut bisa dikabulkan.

"Kita sudah mengusulkan untuk bisa menerima lagi. Walaupun di Kementerian PAN-RB belum tahu kapan ada penerimaan. Tapi kita sudah mengusulkan. Kita inginnya segera," tandas dia.