Menteri Susi Senang Dengar Laporan dari Nelayan Bali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jembrana, Bali pada Sabtu, 4 Mei 2016 kemarin. Kunjungan kerja ini sendiri bertepatan dengan musim melaut nelayan. Dalam kunjungan kali ini, Susi mengaku gembira. Pasalnya, pihaknya mendapat laporan jika hasil tangkapan nelayan mulai meningkat.

"‎Saya senang saat mendengar laporan bapak-bapak, bersyukur nelayan di sini sekarang hasil tangkapan semakin banyak," kata dia dalam siaran pers yang ditulis di Jakarta, Minggu (5/6/2016).

Senada, Plt Dirjen Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar‎ mengatakan, jumlah tangkapan ikan nelayan Jembrana meningkat. Data bulan April 2016 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambenga‎n tercatat hasil ikan tangkapan nelayan sebesar 1.399 ton atau senilai Rp 6,5 miliar.

"Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1.309 ton," kata dia.

Lebih lanjut, produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan pada bulan April 2016 didominasi oleh ikan Lemuru. Data yang tercatat menyebutkan sebanyak 1.370 ton dengan total nilai Rp. 6,2 miliar.

Sebagai informasi, pada kunjungan ini Menteri Susi juga menyerahkan program bantuan KKP kepada nelayan. Secara simbolis, Susi memberikan 15 unit GPS sebagai sarana penangkapan ikan dengan total nilai Rp. 46,9 juta dan kartu nelayan sebanyak 436 buah.

Sebelumnya pada 30 Mei 2016, Menteri Susi juga mengungkapkan bahwa ada peningkatan hasil tangkapan nelayan tradisional dan melimpahnya ikan yang didaratkan pada 2015. Tahun lalu, produksi di pangkalan pendaratan ikan (PPI) berbasis kapal lokal naik 99,4 persen dibandingkan 2014.

"Pertumbuhan PDB perikanan sepanjang 2015 selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan PDB kelompok ‎pertanian dan PDB nasional. Bahkan mencapai angka 8,96 persen pada kuartal IV 2015," ujar dia di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Untuk mendorong lebih banyak kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional, kata Susi, pihaknya juga menerapkan kebijakan reformasi ‎penganggaran yang dilakukan sejak awal 2016. KKP memberikan porsi 80 persen dari anggarannya untuk kepentingan stakeholder perikanan.

Untuk belanja barang pada 2016, proses bantuan barang yang dibelikan kepada masyarakat diawasi dan diutamakan untuk calon penerima yang telah berbadan hukum.

"Sedangkan untuk perencanaan program 2017 harus tetap memprioritaskan stakeholder dan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Saya meminta pemerintah daerah juga mendorong agar seluruh nelayan harus mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Indonesia, tidak melakukan penjualan di tengah laut," kata dia.