Liputan6.com, Bandung - PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) mengembangkan strategi pengamanan berbasis masyarakat (Community Based Security) untuk mengurangi gangguan keamanan pada wilayah kerja perusahaan. Terutama dalam mencari migas di tengah laut.
Communication & Relations Manager PHE ONWJ Donna Priadi mengatakan, masyarakat membantu perusahaan menjaga fasilitas migas milik negara dengan berperan aktif melaporkan setiap upaya yang berpotensi mengganggu fasilitas migas dan membahayakan fasilitas‚ operasi migas, dan lingkungan sekitar.
"Strategi ini merupakan upaya yang dilakukan PHE ONWJ untuk membangun kepercayaan serta kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelancaran operasi migas yang dilakukan PHE ONWJ,” kata Dona, dalam acara media gathering SKK Migas, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/7/2016).
Advertisement
PHE ONWJ memiliki wilayah kerja seluas 8.300 km2. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas produksi sebanyak 218 anjungan lepas pantai yang tersebar di perairan Kepulauan Seribu hingga lepas pantai utara Indramayu.
Seluruh aset yang digunakan untuk menunjang operasional industri hulu migas masuk dalam kategori obyek vital nasional, karena memiliki peran penting bagi bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Gangguan keamanan pada aset-aset tersebut akan menyebabkan kerugian negara.
Sebelum dioperasikan oleh Pertamina, kasus gangguan keamanan khususnya kasus pencurian asset, seperti pipa, valve, kabel, Iampu navigasi dan sebagainya, di wilayah kerja PHE ONWJ cukup tinggi hingga mencapai 100 kasus. Itu menyebabkan kerugian yang bisa mencapai jutaan dolar. Namun, sejak 2010 gangguan tersebut relatif dapat dihilangkan.
"Beberapa kali kasus pencurian asset berhasil digagalkan karena perusahaan mendapat laporan dari masyarakat nelayan,” tambah Donna.
Kerjasama yang baik tersebut bisa tercipta karena adanya rasa saling percaya dan pengertian yang baik antara perusahaan dan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. PHE ONWJ melalui kegiatan pengembangan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat nelayan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Selain itu, PHE ONWJ juga secara rutin menyelenggarakan penyuluhan hukum laut kepada nelayan agar dapat menaati ketentuan pemerintah demi keamanan dan keselamatan bersama. Penyuluhan ini juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sehingga aktivitas di sekitar wilayah kerja PHE ONWJ tidak saling tumpang tindih.