Tak Lewat Bulog, Pemerintah Akan Beri Subsidi Langsung ke Warga

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengubah sistem subsidi beras yang selama ini berjalan. Sebelumnya, subsidi beras diberikan melalui Perum Bulog dengan distribusi beras miskin (raskin). Dalam sistem baru, pemerintah akan memberikan subsidi langsung ke warga melalui kartu.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, jumlah warga miskin yang seharusnya menerima subsidi mencapai 20 juta orang lebih. Tentu saja untuk menyalurkan subsidi tersebut cukup sulit. Oleh karena itu, pemerintah sedang memikirkan cara yang efektif dan efisien untuk menyalurkan subsidi tersebut. 

"Jadi kami sedang persiapkan platform. Intinya bukan uang cash. Nanti masyarakat bisa beli beras atau telur dengan kartu. Bisa di toko atau pasar yang ada Electronic Data Capture (EDC)," jelas Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti ditulis Jumat (12/8/2016).

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 110 ribu per bulan untuk setiap warga miskin. Sistem ini dinilai lebih tepat sasaran dibanding membagikan raskin karena dana langsung diterima oleh masyarakat.

Dengan sistem ini, Bulog tidak lagi menjadi penyedia raskin setiap bulan. Bulog bertugas memastikan harga beras di masyarakat tetap stabil. Kestabilan harga akan sangat berpengaruh pada jumlah beras yang dibeli dari hasil subsidi yang diberikan pemerintah.

"Kalau subsidi Rp 110 ribu per bulan, kalau (beras) Rp 5.000 dia dapat 20 kg. Kalau harganya Rp 15.000 dia dapat 7 kg. Karena itu stabilitasnya dijaga. Tapi kualitas berasnya pasti bagus karena beli di warung," jelas Teten.

Sedikitnya, pemerintah menyiapkan Rp 21 triliun subsidi beras untuk 15,5 juta orang. Sistem ini juga baru akan diuji coba pada awal 2017 sehingga segala infrastruktur yang diperlukan dapat terpenuhi. "Itu tidak boleh gagal karena dampaknya besar. Targetnya 2018 bisa jalan," imbuh Teten.

Pengendalian harga beras sangat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Bagi masyarakat miskin, 26 persen penghasilan digunakan untuk konsumsi beras. Kalau harga beras saja naik 10 persen angka kemiskinan bisa naik sampai 400 ribu.

Saat ini, kebijakan tentang pangan sangat besar karena ekonomi global diprediksi masih belum menentu dalam 2 tahun ke depan. Salah satu yang harus dilakuka adalah menjaga harga pangan sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.

"Karena itu beliau (Presiden) menekankan kebijakan pangan jadi perhatian, perbaikan infrastruktur pangan, irigasi. Karena itu pola subsidi itu supaya langsung pada sasaran," pungkas Teten. (Ahmad/Gdn)