Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Sri Mulyani: Kalau Punya Uang, Pemerintah Tak Pangkas Anggaran

Sri Mulyani Indrawati akan mengeksekusi pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (KL) dan transfer daerah sebesar Rp 133,8 triliun

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 16 Agu 2016, 18:45 WIB

Diterbitkan 16 Agu 2016, 18:45 WIB

20160727-Menteri Keuangan Sri Mulyani-Jakarta

Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan mengeksekusi pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (KL) dan transfer daerah sebesar Rp 133,8 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Pernyataan ini sekaligus menegaskan kepada K/L bahwa pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan penghematan sebagai langkah penyelamatan APBN.

Sri Mulyani saat Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2017, menyatakan, Kemenkeu telah menginformasikan kepada seluruh K/L, baik yang mengantongi anggaran terbesar maupun terkecil di APBN-P 2016.

"Saya banyak menerima SMS (dari K/L) ‎untuk negosiasi apa masih bisa tidak dikurangi anggarannya," kata dia saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Jawaban Sri Mulyani sederhana dan singkat. Ia menegaskan tetap akan memotong anggaran K/L sebesar Rp 65 triliun dan transfer daerah dihemat Rp 68,8 triliun.

"Kalau kita punya uang, kita tidak akan potong anggaran. Jadi penghematannya tetap Rp 65 triliun untuk belanja K/L dan Rp 68,8 triliun untuk transfer daerah," papar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani menghitung proyeksi penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2016 diperkirakan Rp 219 triliun atau lebih rendah dari yang ditargetkan sehingga penghematan anggaran menjadi jalan untuk menjaga kredibilitas fiskal dan defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB.

"Kita lakukan pengendalian belanja karena penerimaan perpajakan diperkirakan shortfall Rp 219 triliun akibat perlambatan ekonomi dunia dan domestik, penurunan harga komoditi. Jadi kita buat penerimaan perpajakan di 2016 lebih realistis dan menjaga iklim usaha di dalam negeri," jelasnya.