Top 3: Negara dengan Harga Rokok Termurah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mempertimbangkan kenaikan cukai rokok yang cukup tinggi. Beberapa usulan menyebutkan kenaikan cukai rokok mencapai 100 persen. 

Dengan kenaikan hingga 2 kali lipat tersebut, harga rokok yang sekarang ini di kisaran Rp 15 ribu hingga Rp 25 ribu bisa menjadi Rp 50 ribu.

Selama ini harga rokok di Indonesia memang termasuk salah satu yang termurah. Beberapa negara lain yang juga mematok harga rokok yang cukup murah adalah Nepal dan Filipina.

Artikel mengenai negara-negara dengan harga rokok termurah tersebut menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut 3 artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin (22/8/2016):

1. Negara dengan Harga Rokok Termurah, Indonesia Nomor Berapa?

Data yang dihimpun dari UN Office of Drugs and Crime dan Numbeo melansir nama negara dengan harga rokok paling murah di dunia. Angka ini disesuaikan dengan harga jual rokok per bungkus yang dijual di negara tersebut. Beberapa negara di Asia seperti Vietnam, Kamboja hingga Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut.

Peringkat pertama ditempati oleh Pakistan dengan harga jual rokok rata-rata US$ 1,02 atau Rp 13.421 per bungkus. Harga ini sangatlah murah dibandingkan beberapa negara lain di dunia. Harga rokok termahal dipegang oleh negara Australia. Di sini, sebungkus rokok dijual mencapai US$ 16,11 atau Rp 211.973.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Harga Rokok Naik Jadi Rp 50 Ribu, Jumlah Orang Miskin Berkurang

Terdapat wacana kuat untuk menaikkan harga rokok secara signifikan yakni Rp 50 ribu per bungkus, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong harga rokok mahal karena justru bermanfaat untuk masyarakat dan negara.

Ketua Pengurus Harian YLKI dan Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau, Tulus Abadi, harga rokok yang mahal bisa menurunkan tingkat konsumsi rokok di rumah tangga miskin.

"Ini hal yang sangat logis, karena 70 persen konsumsi rokok justru menjerat rumah tangga miskin," ujar Tulus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/8/2016).

Berita selengkapnya baca di sini.

3. Apa Kabar soal Pemecatan 1 Juta PNS?

Sebelum perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja jilid II, rencana pemecatan 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 2019 menimbulkan pro dan kontra. Apakah rencana PHK tersebut akan dilanjutkan oleh Menteri PANRB, Asman Abnur?

Ketika dikonfirmasi ihwal hal ini kepada Asman apakah akan dikaji ulang, dia enggan menjawab panjang lebar. "Saya pendalaman dulu ya," katanya yang baru 20 hari menggantikan Yuddy Chrisnandi itu.

Terpisah, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman dan ujicoba pemetaan PNS sebelum mengeksekusi kebijakan rasionalisasi 1 juta PNS.

Berita selengkapnya baca di sini.