Wapres JK: BUMN Didirikan Bukan untuk Dapat Tambahan Modal Terus

JK menilai kehadiran negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN tidak sesuai dengan prinsip pembentukan BUMN.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 08 Sep 2016, 11:25 WIB
Diterbitkan 08 Sep 2016, 11:25 WIB
20150625-Wapres JK
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menginginkan BUMN menjadi perusahaan yang mampu membantu meningkatkan ekonomi nasional. Caranya dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk-produk yang dimiliki BUMN.

Ini diungkapkan JK saat membuka acara Indonesia Business and Development Expo 2016 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta pada Kamis (8/9/2016).

JK menilai kehadiran negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN tidak sesuai dengan prinsip pembentukan BUMN.

"BUMN itu didirikan bukan untuk ditambah modal terus, justru harus menambah modal negara, meningkatkan kualitas negara," tegas dia.

Meski begitu, JK memaklumi keputusan masih adanya PMN yang diberikan ke beberapa BUMN di 2017. Bahkan, pemberian PMN lebih fokus ke beberapa BUMN, dan jumlahnya tak sebanyak tahun 2016.

‎Sebagai agent of development, mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, serta menciptakan ekonomi baru diakui menjadi kebutuhan mutlak sebuah perusahaan memerlukan modal yang cukup besar.

"Ke depan BUMN itu harus kembali ke fungsinya, penyumbang pajak yang cukup besar. Kalau tidak begitu, ekonomi kita akan lambat lagi karena pajak itu penting," tegas JK.

Hadir menemani‎ JK antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.

Acara IBD Expo 2016 berlangsung pada 8-11 September 2016. Dalam acara ini, Menteri BUMN Rini Soemarno akan memberikan kuliah umum kepada jajaran direksi 118 BUMN.

Tak hanya itu, berbagi pengalaman pengelolaan manajemen perusahaan juga akan dilakukan BUMN dari Tiongkok, Singapura, dan Malaysia kepada BUMN di Indonesia.(Yas/nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya