Alasan Pemerintah soal Target Program 1 Juta Rumah Tak Tercapai

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 805.169 unit rumah terbangun pada tahun ini. Namun jumlah tersebut masih belum mencapai target penyediaan untuk program 1 juta rumah ‎per tahun yang menjadi program pemerintah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin mengatakan belum tercapainya target 1 juta rumah pada tahun ini karena terkendala oleh beberapa masalah. Salah satunya soal penyediaan lahan untuk membangun rumah tersebut.

‎"Hambatan-hambatannya adalah masalah tanah, apalagi masyarakat kita ingin tinggal di kota maka pasti lah harga tanah sulit," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, ‎Jumat (30/12/2016).

Untuk mengatasi permasalahan lahan ke depannya, lanjut Syarif, pihaknya telah mengeluarkan aturan soal pemberian subsidi bagi pembangunan hunian vertikal di kota dengan penduduk 2 juta jiwa atau lebih.

"Bagi pengembang di kota akan diberikan subsidi untuk vertikal, bahkan Kementerian PUPR sudah keluarin aturan soal hal tersebut. Jadi yang disubsidi adalah pengembang yang membangun atau masyarakat yang membeli rumah vertikal di kota," kata dia.

Selain masalah lahan, kata Syarif, kendala yang menghambat jalannya ‎program ini yaitu soal aturan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dinilai masih memberatkan masyarakat. Hal terjadi banyak terjadi pada para pegawai negeri sipil (PNS)

"Kalau lihat jumlah permintaannya besar tapi banyak yang gagal karena ada BI checking. Misalnya PNS itu targetnya 100 ribu, hanya 7 ribu yang terlayani karena peraturan‎ itu (BI checking)," kata dia.

Oleh sebab itu, di 2017 Kementerian PUPR akan berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahn ini. Dengan demikian, pada tahun depan diharapkan target program 1 juta rumah bisa tercapai.

‎"Masalah tanah dan perizinan, ini jadi konsern kita di 2017. Sehingga bisa mempermudah mendapatkan rumah-rumah yang selama ini sulit untuk dibangun atau disuplai akibat dua hal tadi," ujar dia.